"Proses pembahasan LKPJ ini merupakan mekanisme penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Pemalang", hal tersebut disampaikan Ketua Pansus II, Arif Lukman Muslim, S.H, M.Kn., usai acara kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Gedung DPRD setempat, Kamis, 10 April 2025.
Selanjutnya Arif Lukman juga menyatakan bahwa, Hasil dari rapat kerja lanjutan ini akan menjadi salah satu landasan bagi Pansus II dalam menyusun rekomendasi kepada DPRD dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan anggaran dan program di masa mendatang.
"Tentunya sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang diemban, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang melalui Panitia Khusus (Pansus) II terus melakukan telaah terhadap kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2024, maka kami menggelar rapat kerja lanjutan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024", tandas Arif Lukman Muslim.
Sebagai informasi pentingnya, dalam hal ini Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Pemalang menggelar rapat kerja lanjutan bersama OPD mitra membahas terkait LKPJ Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin oleh Arif Lukman Muslim, S.H, M.Kn selaku Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Pemalang, berlangsung di ruang Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang.
(Eko Budiarto).
.jpg)
