Empat Lawang - Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Empat Lawang kembali tercoreng. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gedung Agung, Hermanto, resmi dilaporkan ke Panwascam Muara Pinang oleh Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS) DPC Empat Lawang atas dugaan keterlibatan dalam kegiatan kampanye politik praktis, meski seharusnya bersikap netral sebagai pejabat publik desa."(21/04/25).
Hermanto diduga hadir dalam acara kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, H. Budi Antoni Al Jufri (HBA) dan Henny Verawati. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @supriyantodaman1, Hermanto tampak mengacungkan jari telunjuk—simbol nomor urut pasangan tersebut—sambil meneriakkan yel-yel “Gas Pol” bersama para pendukung lainnya.
Tak hanya itu, dalam video yang sama, sosok HBA juga terlihat hadir secara langsung di tengah kerumunan massa, memperkuat dugaan bahwa acara tersebut memang merupakan bagian dari agenda kampanye terbuka pasangan calon.
“Kami melihat ini sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi. PSU harusnya jadi momen pemilu yang jujur dan adil, tapi justru ternoda oleh ketidaknetralan pejabat desa,” ujar Martoni Darusman, Ketua BP2SS DPC Empat Lawang.
BPD merupakan bagian dari unsur pemerintahan desa dan wajib menjunjung netralitas dalam setiap proses pemilu. Terlibat langsung dalam kampanye, apalagi hingga ikut mengajak dan menyemangati massa, merupakan bentuk pelanggaran yang serius.
BP2SS menyertakan bukti-bukti kuat dalam laporannya, seperti:
Video kampanye yang menunjukkan Hermanto bersama HBA dan massa pendukung lainnya,
Foto baliho pasangan calon terpampang di depan rumah Hermanto, dan
Salinan Surat Keputusan (SK) Tim Pemenangan pasangan HBA–Henny yang mencantumkan nama Hermanto sebagai bagian dari tim sukses.
“Bukti digital tidak bisa diabaikan. Video ini jelas menunjukkan posisi yang berpihak. Kalau Panwascam tidak bertindak, rakyat bisa kehilangan kepercayaan pada PSU,” lanjut Martoni.
Laporan disampaikan pada Senin, 21 April 2025, tepat setelah PSU selesai. BP2SS menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam bila demokrasi dikotori oleh ulah segelintir oknum yang menyalahgunakan jabatannya.
Kini masyarakat menunggu keberanian dan ketegasan Panwascam Muara Pinang dalam menyikapi laporan ini. Karena pemilu yang adil bukan hanya soal kotak suara, tapi juga soal keberpihakan terhadap aturan dan keadilan.
(Hendra)
.jpg)
