Diketahui, lokasi sandar penampungan kapal tersebut berada RT 1jln kuran kec.gunung tabur yang bersumber dari aktivis LSM lingkungan yang berkantor di jakarta pusat.
Berdasarkan informasi dari masyarakat kapal milik KL disebut-sebut tidak memiliki dokumen perizinan kapal, termasuk izin dermaga sandar dan regulasi distribusi penjualan yang secara hukum wajib dipenuhi.
Tak hanya itu, pengusaha ini juga diduga mengabaikan koordinasi dengan pemerintah daerah serta kordinasi dari pengawasan Hukum wilayah setempat.
“Sampai saat ini tidak pernah ada koordinasi ke masyarakat. Kapal mereka lewat dan beroperasi begitu saja,” ungkap salah satu tokoh masyarakat Gunung Tabur yang meminta identitasnya dirahasiakan. Minggu 20/4/2025.
Kapal-kapal yang berjumlah dua unit itu disebut mampu menyedot pasir dalam jumlah besar, mencapai berton-ton dalam satu Setiap pekan.
Ironisnya, hasil eksploitasi tersebut tidak disertai kontribusi nyata kepada masyarakat sekitar, baik dalam bentuk sosial maupun dampak ekonomi. Bahkan, indikasi penghindaran terhadap kewajiban perpajakan dan retribusi negara sangat jelas di abaikan.
Sebagaimana diketahui, regulasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk tambang pasir, telah diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Undang-undang ini menjadi acuan utama dalam pengawasan dan pemberian izin yang sebagian besar wewenangnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.
Namun dalam praktiknya, pelaksanaan regulasi di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Berau, diduga kerap diabaikan. Banyak kegiatan pertambangan dan eksploitasi sumber daya seperti pasir dilakukan tanpa izin resmi atau tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku.
“Kalau kapal dan aktivitas mereka tidak terdata resmi, bagaimana negara bisa menarik pajak dari aktivitas itu? Ini jelas merugikan negara,” ujar salah satu aktivis lingkungan di Berau.
Tak hanya itu, aspek lingkungan pun dikhawatirkan ikut terdampak akibat aktivitas penyedotan pasir dalam skala besar tersebut. Kerusakan ekosistem sungai, potensi abrasi yang serius jadi resiko.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemilik kapal maupun dari instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Berau.
Masyarakat dan sejumlah elemen sipil dan pemerhati lingkungan mendesak agar pemerintah terkait yang membidanginya segera turun tangan melakukan audit terkait dokumen yang wajib dipenuhi.
Menurut berbagai narasumber demikian sangat penting bagi setiap pengusaha kapal agar kedepannya menciptakan tranparansi terhadap publik.
Selain itu terlepas dari sorotan publik yang paham akan aturan dan regulasinya
"Sorotan,kritik dan saran tentunya bernilai positif bagi KL selaku bos yang menjalankan usaha tersebut"ujar narasumber yang menyoroti KL sebagai pemilik kapal pasir tersebut.
(Yadi,Syir,mail/Teguh S.H)
.jpg)
