Ketua AKPERSI Mura, M. Rifai, menyampaikan bahwa aksi ini dipicu oleh dugaan pemblokiran nomor WhatsApp wartawan yang mencoba mengonfirmasi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan anggaran konsumsi tahun anggaran 2024.
Rifai menjelaskan, pemblokiran terjadi ketika wartawan hendak menghubungi Adi Winata untuk klarifikasi, namun kontak yang bersangkutan tidak lagi bisa diakses. “Ini preseden buruk bagi praktik komunikasi antara pejabat publik dan media,” tambahnya.
Menurut AKPERSI, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan setiap badan publik untuk terbuka dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Aksi ini membawa pesan penting bahwa media adalah pilar demokrasi dan tidak boleh dihambat saat menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
( Guntur )
.jpg)
