Forum ini dihadiri oleh beragam elemen strategis, mulai dari perwakilan pemerintah provinsi, Lembaga Analisis HAM Babel, lembaga Pemantau pemilu, unsur sekretariat KPU kabupaten/kota, hingga awak media cetak dan elektronik. Keberagaman peserta dalam diskusi ini menegaskan komitmen KPU untuk memperoleh pandangan menyeluruh guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan.
Ketua KPU Bangka Belitung, Husin, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan mandat yang harus dijalankan demi menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas publik.
“Sebagai penyelenggara pemilu, kami memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Proses ini menjadi langkah krusial dalam mengidentifikasi keberhasilan serta aspek yang masih memerlukan perbaikan,” ungkapnya.
Diskusi yang berlangsung intens ini membedah berbagai dimensi dari Pemilu 2024, yang tercatat sebagai pemilu serentak pertama dalam sejarah demokrasi Indonesia. Husin mengakui bahwa kompleksitas pemilu serentak membawa tantangan tersendiri dalam aspek perencanaan hingga eksekusi.
“Pemilu tahun 2024 menandai momen bersejarah dengan pelaksanaan pemilihan legislatif dan kepala daerah secara bersamaan. Tantangan terbesar adalah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi yang berlaku tanpa kendala signifikan,” paparnya.
Meski menghadapi beragam tantangan, KPU Bangka Belitung berhasil mencatat sejumlah pencapaian membanggakan. Husin menyatakan rasa syukurnya karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Bangka Belitung berlangsung tanpa hambatan besar seperti pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), atau penghitungan ulang.
“Kami merasa sangat bersyukur karena tidak terjadi insiden besar yang berpotensi mengganggu integritas pemilihan, termasuk PSU, PSL, ataupun penghitungan ulang. Selain itu, kami juga berterima kasih karena tidak ada petugas yang mengalami insiden fatal selama proses pemilu,” ucapnya.
(Zn)
.jpg)
