Acara dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah, para Kabag dan Camat serta para eselon III perangkat daerah se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Forum RKPD ini bertujuan untuk menginventarisasi dan menjaring aspirasi guna menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang selanjutnya akan menjadi bagian dari penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026.
Wakil Bupati Tapanuli Utara mengatakan Fokus pada Inpres 01 Tahun 2025 dengan mengoptimalkan pemanfaatannya. Optimalisasi berarti memaksimalkan hasil dari sumber daya yang terbatas, seperti SDA, anggaran, dan fasilitas.
“Kita harus berfokus pada Inpres 01 Tahun 2025 yang membahas tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Dengan melihat ke depan bagaimana peraturan tersebut dapat kita manfaatkan secara optimal. Optimalisasi berarti memaksimalkan output dari input yang ada. Jika kita memiliki sumber daya yang tidak terbatas, tentu hasilnya akan besar, tetapi tantangan kita justru terletak pada keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA), Anggaran, dan Fasilitas.
“Sebagai contoh, tadi kita melaksanakan senam pagi. Kegiatan ini bisa dilakukan juga di kecamatan, kantor, dan sekolah tanpa memerlukan anggaran khusus, tetapi dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Ini adalah contoh sederhana bagaimana kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada”, ucap wakil mengawali sambutannya.
Wakil Bupati juga menegaskan bahwa optimalisasi anggaran butuh kolaborasi OPD dan desa agar pembangunan lebih efektif.
“Selain itu, optimalisasi anggaran dapat dilakukan melalui kolaborasi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Anggaran daerah terbatas, tetapi dana desa masih tersedia. Oleh karena itu, kolaborasi antara OPD dan desa sangat diperlukan demi kemajuan pembangunan di Tapanuli Utara. Tidak ada lagi "kami", tetapi "kita" dalam membangun daerah ini.
“Kita harus mencatat tantangan yang ada dan mencari solusinya satu per satu. Saya berharap Musrenbang ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi menghasilkan poin-poin yang bisa dieksekusi. Jika ada hambatan, mari kita komunikasikan dan cari jalan keluarnya”, tambah wakil Bupati.
Wakil Bupati juga menegaskan Laporan harus baik, data perencanaan harus akurat. Jangan tampilkan data yang belum valid atau verifikasi langsung.
“Laporan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus dibuat dengan baik karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Selain itu, data yang digunakan dalam perencanaan harus akurat dan sesuai kondisi lapangan. Jangan hanya menampilkan grafik dan angka yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saya sering melihat presentasi OPD yang datanya belum valid. Oleh karena itu, saya tekankan, jika data belum benar dan belum sesuai realitas, jangan ditampilkan. Gunakan data real-time atau minimal data yang akurat. Jika perlu, lakukan verifikasi langsung ke lapangan”, tegasnya.
“Selain itu, kita harus menerapkan prinsip Tangguh, Tanggap, dan Trengginas dalam menjalankan tugas sebagai ASN yang melayani masyarakat. Tidak hanya kita, tetapi juga seluruh anggota dan staf di kantor harus mengimplementasikannya.
Selanjutnya, inovasi dan digitalisasi layanan publik harus terus kita tingkatkan. Pelayanan publik perlu memanfaatkan teknologi digital agar lebih cepat, efisien, dan lebih baik”, tutup wakil Bupati.
Usai arahan Wakil Bupati, acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah oleh Wakil Bupati dan beberapap Perangkat Daerah.
(Edys Lumbantoruan)
.jpg)
