
BANDA ACEH – Anggota DPD RI Dapil Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, melakukan koordinasi dengan DPRK dan Walikota Banda Aceh terkait penerapan e-parkir serta dampaknya terhadap pelaku usaha di zona uji coba kebijakan tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan langsung kepadanya baru-baru ini.
Haji Uma mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Walikota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa'anuddin Djamal, SE, melalui sambungan telepon pada Jumat (28/2/2025). Dalam percakapan tersebut, ia menyampaikan berbagai keluhan warga dan berharap pemerintah kota dapat mengkaji solusi terbaik.
Saat ini, Walikota Banda Aceh tengah menghadiri kegiatan Retreat Kepala Daerah di Magelang. Namun, dalam responsnya kepada Haji Uma, ia berkomitmen untuk mendalami permasalahan ini setelah kembali ke Banda Aceh.
Menurut Haji Uma, retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh, dan penerapan e-parkir bertujuan untuk meningkatkan tata kelola serta optimalisasi PAD. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk dampaknya terhadap masyarakat, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.
"Kami telah berkomunikasi dengan Walikota Banda Aceh terkait pengaduan masyarakat yang kami terima. Beliau berkomitmen untuk mendalami dan mengkajinya lebih lanjut. Kami berharap akan ada solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak, baik bagi pemerintah kota maupun pelaku usaha," ujar Haji Uma.
Selain berkomunikasi dengan Walikota, Haji Uma juga menginstruksikan Staf Ahlinya untuk berkoordinasi dengan DPRK Kota Banda Aceh guna menindaklanjuti aspirasi warga. Langkah ini bertujuan menjembatani kepentingan masyarakat agar suara mereka dapat tersampaikan dan diakomodasi dalam kebijakan pemerintah kota.
Dengan koordinasi ini, diharapkan kebijakan e-parkir dapat diterapkan secara bijak, tidak hanya demi peningkatan PAD, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak.
( Hendra)