"Langkah Kepala Dinas yang menyewa pengacara untuk menghadapi LSM dan jurnalis ini patut dipertanyakan. Seharusnya, jika tidak ada penyimpangan, cukup dibuktikan dengan keterbukaan dan akuntabilitas, bukan malah mencoba membungkam suara publik dengan jalur hukum," ujar Sapuan Dani,SH,M,HUM Tersebut, dalam keterangannya kepada media.
Sebagai pengacara yang kerap membela kepentingan masyarakat dan aktivis, Sapuan Dani menegaskan bahwa fungsi LSM dan jurnalis adalah bagian dari kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi. "LSM dan pers itu bekerja untuk kepentingan publik, memastikan anggaran negara digunakan sebagaimana mestinya. Kalau ada upaya kriminalisasi terhadap mereka, itu justru tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan," tegasnya.
Sapuan Dani,SH,M,HUM, juga mendesak aparat penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan yang transparan dan profesional terkait dugaan korupsi yang menyeret Kepala Dinas tersebut. "Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Semua yang terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan wewenang harus diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku," imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Sapuan Dani,SH,M,HUM,pengacara kondang dan ternama di provinsi Bengkulu, mengingatkan agar para aktivis dan jurnalis tidak gentar menghadapi intimidasi hukum yang bertujuan membungkam kebebasan berpendapat. "Kita akan terus mengawal kasus ini. Jika ada upaya kriminalisasi terhadap jurnalis atau LSM yang menjalankan tugasnya, kami siap memberikan pendampingan hukum," tutupnya.
Kasus ini masih menjadi perhatian publik, dan masyarakat menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan dugaan korupsi ini secara transparan dan adil.
(Metri)
.jpg)
