"Kami juga akan berupaya pada rapat-rapat bersama eksekutif dan birokrasi agar mendorong tidak adanya pemotongan anggaran di bidang ini. Pada sarpras sampah, kami melihat Pemkab pada tahun ini harus bergerak cepat untuk segera membuat tempat pengelolaan yang mumpuni, termasuk di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta mendorong agar pelaksanaan pengolahan sampah di tingkat terbawah juga dilakukan", sambungnya.
“Kita butuh infrastruktur mumpuni untuk mengelola sampah, apalagi sekarang Pemalang darurat sampah. Jadi kebutuhan alokasi pembelian sarpras pengolahan sampah harus segera dilaksanakan kegiatannya, sehingga yang menumpuk di jalanan kota tidak kembali terjadi,” ucap Ajeng Triyani.
Dengan adanya efisiensi anggaran dari Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, DPRD Kabupaten Pemalang minta agar pelaksanaan efisiensi tidak menyentuh dana pembangunan infrastruktur terutama jalan dan sampah. Hal itu karena hingga kini Pemalang belum mampu mengentaskan permasalahan jalan rusak, serta penumpukan sampah yang hampir merata di semua wilayah.
Sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang harus langsung bisa melaksanakan efisiensi anggaran di semua OPD. Langkah ini untuk mengurangi beban belanja pada barang dan jasa yang tidak terlalu diperlukan dalam rangka mendukung program prioritas dari pemerintah pusat.
"Walaupun begitu, kami tetap akan mendorong agar Pemkab tidak melakukan efisiensi anggaran pada infrastruktur fisik seperti pembangunan jalan dan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah. Sebab, saat ini kedua hal itu merupakan bidang prioritas yang harus dilaksanakan pembangunannya, menilik dorongan aspirasi masyarakat yang berkeinginan memiliki infrastruktur jalan mulus dan pengentasan penumpukan sampah", pungkas Ajeng Triyani.
(Eko B Art)
.jpg)
