Empat Lawang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang menegaskan bahwa defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2023 bukanlah akibat kesalahan pengelolaan keuangan daerah, melainkan karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Pernyataan ini sekaligus menepis isu-isu provokatif yang disebarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menyudutkan pemerintah daerah.
Diketahui, APBD Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2023 mencapai Rp1,3 triliun, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,1 triliun. Meski demikian, Kabupaten Empat Lawang masih memiliki APBD terendah di Sumatera Selatan, berada di peringkat ke-14 dari 17 kabupaten/kota.
Namun, dalam realisasinya, Pemkab mengalami defisit sebesar Rp227 miliar, yang terjadi bukan karena kesalahan pemerintah daerah, melainkan akibat beberapa faktor utama, yakni:
Dana Bagi Hasil (DBH) Tidak Terealisasi Sepenuhnya Sejumlah DBH yang seharusnya diterima dari pemerintah pusat dan provinsi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, menyebabkan berkurangnya pemasukan daerah.
Bantuan Keuangan dari Pusat dan Provinsi Tidak Sesuai Harapan Beberapa alokasi dana dari pemerintah pusat dan provinsi tidak dikucurkan sesuai rencana, sehingga terjadi kekurangan pendapatan daerah.
Kebutuhan Anggaran untuk Pembangunan dan Pelayanan Publik Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program sosial, meskipun dana yang diterima tidak sebesar yang direncanakan.
Bukti Bahwa Pemkab Tidak Salah Kelola
Sebagai bukti nyata bahwa defisit ini bukan akibat salah kelola anggaran, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemkab Empat Lawang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan transparan.
Terkait kondisi ini, Pemkab Empat Lawang telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi defisit anggaran. Beberapa di antaranya adalah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat realisasi DBH, melakukan rasionalisasi anggaran dengan memprioritaskan program yang paling mendesak, serta menunda program-program yang masih bisa dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
Pemkab juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu-isu provokatif yang menyudutkan pemerintah tanpa dasar yang jelas. Pemerintah daerah terus bekerja keras untuk mengelola keuangan dengan baik demi kepentingan masyarakat.
“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak termakan informasi yang tidak benar. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” tegas salah satu pejabat Pemkab.
Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan serta dukungan dari masyarakat, Pemkab optimistis bahwa keuangan daerah akan tetap stabil dan program pembangunan dapat terus berjalan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
(Azwan)
.jpg)
