Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan warga, berbagai isu strategis mencuat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga permintaan dukungan modal usaha. Menanggapi hal itu, Muhammad Arief menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengusulkan program dan bantuan melalui Badan Baitul Mal serta Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
"Kami akan mengupayakan agar aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui jalur resmi. Khusus untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kami akan mengusulkannya kepada dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)," ujar Arief.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berbagai program yang menjadi Pokok Pikiran (Pokir) Dewan akan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di tahun 2025. Terkait permintaan modal usaha, ia mengakui adanya kendala dalam pengalokasiannya, namun pihaknya akan mencari solusi alternatif melalui instansi yang berwenang.
"Meski saat ini program modal usaha ditiadakan, kami akan tetap mencari jalan agar masyarakat bisa mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Semoga semua aspirasi ini dapat terealisasi demi kesejahteraan bersama," tambahnya.
Masyarakat yang hadir menyambut baik komitmen Muhammad Arief dan berharap agar berbagai program yang diusulkan dapat segera terealisasi. "Kami berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan," ujar salah seorang warga Kuta Baro.
Reses ini menjadi bukti nyata keterlibatan legislatif dalam mendengar dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Muhammad Arief menegaskan bahwa ia akan terus mengawal setiap aspirasi yang disampaikan agar bisa terealisasi dengan baik.
(Hendra)
.jpg)
