Koordinator Lapangan, Ramdan mengatakan, aksi yang dipaksakan pihaknya guna menuntut beberapa hal kepada PT Berau Coal. Menurutnya, ada kewajiban PT Berau Coal yang hingga saat ini belum dilaksanakan.
Pihaknya, meminta agar PT Berau Coal dalam proses perpanjangan izin tersebut, agar segera melakukan kewajiban-kewajibannya.
“Ada empat poin tuntutan kami,” ujarnya,
Dikatakannya, poin pertama terkait dengan reklamasi. Yang mana, hingga saat ini masih banyak lubang-lubang tambang PT Berau Coal yang belum direklamasi.
Kedua, terkait dengan konflik agraria antara PT Berau Coal dengan masyarakat. Yakni, masyarakat adat Kampung Merasa dan Kampung Tasuk.
“PT Berau Coal belum melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Mereka melakukan penggalian diatas lahan masyarakat,” katanya.
Poin ke tiga, berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Yang mana, setiap tahunnya ada banyak pemuda pemudi Berau yang berstatus sarjana, terkendala dengan lapangan pekerjaan.
“Kami sudah mencari data ke Disnakertrans Berau. Dan memang PT Berau Coal belum mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, terkait dengan tenaga kerja lokal, harusnya bisa difasilitasi oleh PT Berau Coal. Sehingga, angka kemiskinan di Berau dengan salah satu indikator adalah pekerjaan bisa ditekan.
“Apa bedanya masyarakat lokal dengan masyarakat yang datang dari luar. Kenapa tidak diberdayakan,” tanyanya.
Tidak berhenti di situ. Pihaknya juga menuntut keterbukaan informasi terkait dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Berau Coal.
“Kami butuh keterbukaan itu, sudah sejauh mana dana itu dialokasikan untuk kepentingan masyarakat Berau,” pungkasnya
(Abdulrahman)
.jpg)
