PEMALANG - Tiga tantangan utama yang masih dihadapi desa-desa di Indonesia diantaranya, Kualitas SDM yang masih rendah, Infrastruktur yang belum memadai dan Keterbatasan pembiayaan dan permodalan bagi usaha masyarakat desa.
"Saat ini, masih terdapat 3.000 desa yang belum memiliki akses listrik serta 22.000 desa yang belum terjangkau jaringan internet. Hal ini menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa", hal disampaikan disampaikan oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Riza Patria, dalam sesi pesan sambutan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Komunikasi PKBM (FK-PKBM) yang digelar di Kantor Kementerian Desa, Kamis (20/02/2025).
Dalam hal ini FK PKBM Indonesia menggelar RAKORNAS dan RAKERNAS pada tanggal 19-21 Februari 2025. Kegiatan yang digelar di Aula Sekretariat Makarti Muktitama Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal JI. TMP. Kalibata No. 17 Jakarta Selatan ini mencapai 1.150 peserta dari 35 Provinsi di Indonesia.
Lebih lanjut Riza Patria, mengatakan, sebagai solusi, pemerintah mendorong kerja sama lintas sektor dalam pembangunan desa, pihaknya menekankan bahwa, seluruh elemen masyarakat, termasuk koperasi, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas, pejabat daerah, serta media, harus terlibat aktif dalam mencari solusi bagi permasalahan di desa.
“Kita harus bersama-sama melihat permasalahan di desa dan mencari solusinya. Jika desa maju, maka Indonesia juga akan maju,” ujar Riza Patria.
Sebagai penyemangat dan penegasan kita bersama, bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk membangun desa dari bawah guna mempercepat pemetaan ekonomi serta memberantas kemiskinan.
Dalam konteks pembangunan SDM desa, tentunya pendidikan menjadi prioritas utama.
Oleh karena itu, PKBM diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan layanan pendidikan bagi warga desa yang belum memiliki ijazah dan yang masih mengalami buta aksara.
“PKBM memiliki kontribusi besar dalam pembangunan SDM Indonesia. Kita ingin PKBM terus hadir dan berkembang sebagai bagian dari solusi pembangunan desa,” tegasnya.
Dalam hal ini Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah melalui Kementerian Desa telah mengalokasikan dana desa dari pemerintah pusat. Setiap desa menerima dana desa antara Rp700 juta hingga Rp1,5 miliar per tahun. Secara Nasional, dari 75 triliun dana desa yang dikucurkan, minimal 20% dialokasikan untuk ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, penanganan bencana, serta bantuan insentif bagi pengajar PKBM dan program Anak Tidak Sekolah (ATS).
Dengan adanya Rakornas FK-PKBM ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan PKBM semakin erat dalam upaya membangun desa yang lebih maju dan sejahtera.
"Dalam hal ini Pemerintah menegaskan pentingnya kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa", pungkas Riza Patria.
Dalam keterangannya pasca hari pertama acara RAKORNAS dan RAKERNAS, Tuslihah selaku Ketua DPW FK-PKBM Jawa Tengah menyampaikan bahwa secara serius kami mengikuti setiap Sesi dalam Rakor dan Raker hari pertama, Terimakasih kepada rekan rekan DPW FK PKBM Jawa Tengah yang sudah kompak dan solid dalam mengikuti acara Rakernas dan Rakornas kali ini, dan kita semua FK PKBM dari Jawa Tengah adalah pengiriman Rakornas dan Rakernas terbanyak dan mendapat apresiasi dari DPP.
"Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) dan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) FK PKBM (Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) adalah dua agenda penting dalam konteks pengembangan dan koordinasi kegiatan pendidikan non-formal di Indonesia", ucap Tuslihah.
Dalam Rakor dan Raker membahas isu-isu strategis, kebijakan, serta program-program yang berkaitan dengan pembelajaran masyarakat, yang pasti dalam forum ini, para pemangku kepentingan dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan ide untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM.
Tuslihah kembali menegaskan, di sisi lain, lebih fokus pada perencanaan dan evaluasi program kerja dari FK PKBM. Di sini, peserta merumuskan rencana aksi dan langkah-langkah konkret yang akan diambil selama periode tertentu, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program pendidikan yang ada.
Rekan rekan FK PKBM dari Jawa Tengah, yang telah mengikuti Rakornas dan Rakernas FK PKBM tahun, diharapkan dapat membangun perkembangan pendidikan non-formal, yaitu dengan peran PKBM dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, inilah tantangan yang dihadapi di era digital, serta inovasi dalam metode pembelajaran.
"Semoga keputusan yang dihasilkan dari kedua kegiatan ini akan berpengaruh signifikan terhadap arah kebijakan pendidikan non-formal di Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah Pada Umumnya", pungkas Tuslihah.
(Eko B Art)
.jpg)
