Dalam pemberitaan tersebut Secara tegas Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, Heriyanto dalam menjawab konfirmasi awak media menyatakan bahwa adanya temuan Inspektorat dan BPK terkait anggaran yang dikelola DLH. “Benar, ada temuan terkait anggaran di Dinas Lingkungan Hidup. Beberapa pihak telah diminta untuk mengembalikan dana yang dianggap tidak sesuai,” ucap Heriyanto kepada media pada hari yang sama.
Hal diatas melansir dari pemberitaan CMI News pada Selasa, 28 Januari 2025, Heriyanto kembali menambahkan bahwa temuan Inspektorat dan BPK di Dinas Lingkungan Hidup Pemalang Terkait Anggaran Tahun 2020-2022.
Dalam hal ini beredar kabar adanya temuan, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menemukan sejumlah permasalahan terkait anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang pada periode 2020 hingga 2022. Temuan tersebut telah menjadi perhatian publik, dengan pihak-pihak terkait dikabarkan dipanggil oleh unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Adapun salah satu pihak yang dikabarkan dipanggil adalah pejabat berinisial E dari bagian Bina Program.
Beda halnya dengan keterangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, justru Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, menyatakan bahwa dirinya kurang memahami atas pemanggilan tersebut.
Malah dalam pemberitaan tersebut terkesan mengalihkan jawaban media, justru malah tentang dugaan pembelian alat TPST Surajaya yang tak sesuai dari spesifikasi informasi yang didapat bahwa laporan kapasitas 40 ton sehari, namun alat TPST Surajaya hanya dapat menampung 10 ton sehari saja tidak cukup.
Wiji Mulyati, menjelaskan bahwa “TPST bukan ranah DLH, dan sekali lagi dirinya menegaskan bahwa untuk dugaan pemanggilan, SAYA KURANG PAHAM,” ujar Wiji melalui pesan singkat kepada media pada Selasa (28/1/2025).
Dan juga Wiji menambahkan, bahwa pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berjalan lancar berdasarkan pengamatannya.
(Eko B Art)
.jpg)
