Penyerahan dokumen ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah. Dalam arahannya, Plt Gubernur menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun 2025 agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Rosjonsyah meminta kepada para Bupati, Penjabat (Pj.) Bupati, dan Pj. Wali Kota untuk segera menyerahkan dokumen DIPA dan TKD kepada masing-masing Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“APBN dan APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, harus dikelola secara hati-hati, efektif, efisien, dan responsif agar dapat membantu masyarakat mengatasi berbagai tantangan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa upaya pengelolaan anggaran harus menghindari kebocoran melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Selain itu, Rosjonsyah mendorong optimalisasi digitalisasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Plt Gubernur juga menyoroti sektor-sektor prioritas yang harus menjadi fokus utama pengelolaan anggaran, yaitu, Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Pangan, Hilirisasi Sumber Daya Alam.
“Hilirisasi perlu terus kita dorong agar potensi sumber daya alam dikelola secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah,” ungkap Rosjonsyah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu bersinergi untuk menjalankan anggaran secara tepat guna, responsif, dan inovatif. Dengan prioritas pada sektor strategis, pembangunan di Bengkulu diharapkan semakin berdaya saing serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
(Ilpitar/Adv)
