"Seperti pada anggaran makan minum, alat tulis kantor, serta penyertaan modal BUMD, menurutnya tidak perlu dianggarkan terlalu besar. Kemudian Dana Hibah yang direncanakan dianggarkan Rp.50,-M lebih juga perlu dirasionalisasi untuk kemudian dialokasikan fokus untuk perbaikan infrastruktur", hal tersebut di sampaikan Martono Ketua DPRD Kabupaten Pemalang usai dirinya melihat draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, Senin (18/11/2024).
Selain itu, dirinya juga menilik perjalanan dinas yang membebani anggaran dapat dikurangi proporsinya. Salah satunya pada perjalanan dinas anggota DPRD Pemalang, yang menurutnya perlu ditinjau ulang anggarannya.
“Makan minum pastinya harus kita potong, terus perjalanan dinas OPD juga masuk. Untuk perjalanan DPRD itu kan untuk masyarakat, jadi mungkin dipertimbangkan juga,” ucap Martono.
Dengan demikian, keluhan masyarakat tentang jalan rusak yang setiap tahun digaungkan diharapkan dapat segera mendapatkan penanganan terbaik. Karena jika jalan mulus, perekonomian akan surplus.
“Masyarakat saat ini perlu jawaban dalam penyelesaian masalah infrastruktur jalan, dan kami ingin hadir di tengah-tengah itu untuk memberikan masukan serta saran,” tegas Martono.
Melansir dari Media Joglo Jawa Tengah, dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Pemalang menilik masih banyak porsi anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang harus dilakukan pemangkasan.
Hal tersebut menurutnya merupakan salah satu langkah efisiensi agar porsi pendanaan pembangunan atau perbaikan jalan yang merupakan program prioritas dapat dilaksanakan secara maksimal.
Ketua DPRD Pemalang Martono juga mengatakan, porsi anggaran proyek pembangunan jalan di 2025 mendatang menurutnya masih harus ditinjau kembali. Sebab dengan data jalan rusak saat ini, dana tersebut tidak cukup untuk perbaikan secara merata.
Bahkan kalau dilihat porsi anggaran sekarang masih belum maksimal, apalagi angka jalan rusak cukup banyak, jadi harus kita tinjau ulang antara eksekutif dan legislatif.
(Eko B Art)
