Dalam pilkada kali ini ada beberapa catatan yang akan menjadi sorotan :
Lahat,
1. Money Politics
2. Netralitas ASN
3. Netralitas Penyelenggara
4. Tindakan preventif kepolisian
Money politik merupakan racun demokrasi, hal ini dapat merusak moral masyarakat dan melahirkan pemimpin yang tidak bertanggungjawab. kita sebagai generasi muda dan sebagai penentu harus bersikap tegas menolak praktik ini.
Peristiwa beberapa waktu lalu semakin memperjelas urgensi perlawanan terhadap money politik. jangan sampai pemilu kita menjadi ajang jual beli suara yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin hanya berpikir untuk mengembalikan modal, bukan melayani rakyat
Kami percaya bahwa demokrasi yang bermartabat merupakan kunci untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Sudah saatnya kita semua melawan segala bentuk korupsi, termasuk money politik. Tutur Rangga Ketua KAMMI Sumsel
Idris Hakiki selaku Sekjen KAMMI Sumsel menambahkan, dalam hal ini netralitas ASN juga harus dijaga demi kelancaran dalam pilkada 2024 ini sebagaimana berdasarkan undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) jelas terlihat bahwa ASN tidak boleh berpolitik harus profesional dan independen.
Netralitas pemilu penting untuk menjaga iklim kontestasi yang adil dan setara bagi semua kontestan, dalam pilkada kali ini. Itulah sangat penting dalam pilkada kali ini ASN tidak terlibat dalam bentuk apapun terlebih dalam memanfaatkan fasilitas negara serta tidak memihak ke salah satu Paslon, demi menjaga integritas, persatuan dan mencegah konflik di masyarakat.
Ditempat lain, Edo Hendra Kusuma pemerhati Politik dan Kebijakan Publik Sumatera Selatan menyoroti terjadinya indikasi money politik dan kegagalan upaya preventif oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga terjadinya tindakan yang tidak diinginkan pada pesta demokrasi di Sumatera Selatan.
Edo sapaan akrabnya, menyampaikan, "Semua kegaduhan yang terjadi di Kabupaten Lahat misalnya, masih ada waktu untuk melakukan tindakan preventif yang terukur agar persoalan tersebut tidak bermuara pada pembelahan masyarakat yang semakin tajam. Untuk itu, Kepolisian perlu segera melakukan giat pasca pilkada agar kondisi kamtibnas kembali normal dan tidak terjadi pembelahan lanjutan". Pungkas nya.
(Yix)
