Pembagian sembako yang dibungkus dengan label BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) itu berhasil divideokan oleh warga setempat dan dilaporkan ke Bawaslu.
Padahal jelas larangan memasuki masa tenang, pasangan calon dilarang keras berkampanye dan memberikan bingkisan apapun kepada masyarakat.
Berdasarkan keterangan dari mantan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Hamardian, yang diabadikan dalam video pendek berdurasi 03:18 menit yang diterima media, menyebutkan sebanyak 2 paket bingkisan sembako bermerek BPKH diamankan sebagai barang bukti kepada Bawaslu.
",Hamardian bersama dengan saksi mata di pihak Bawaslu mengungkapkan, dalam situasi di masa minggu tenang, Paslon 02 JKA -Rahmat didapati membagikan berupa paket sembako kepada masyarakat
Kalau kita kutib dari Paslon 02 JKA - Rahmat disaat meraka berkampanye beliau mengatakan bahwa siapapun nantinya yang melakukan kecurangan pilkada dan terbukti kami akan memberikan tanda terimakasih sebesar Rp.500.000 kepada orang yang menangkap dan melaporkan kepada kami.ternyata kata kata mereka pada akhirnya terbalik,
Pada hari minggu pagi, hari pertama masa minggu tenang.saya menemukan ada bantuan yang berlabel kan BPKH. kami mendapat laporan dari masyarakat ada yang membagikan berupa paket sembako yang isi didalamnya ada 2 buah kartu nama Paslon 02,” papar Hamardian
Selain menyelipkan 2 buah kartu nama Paslon 02, paket sembako yang dibagikan ke masyarakat Kasang tersebut berisikan minyak goreng, beras, gula dan teh.sementara itu, Kordiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa/P3S, Irwandi yang dihubungi membenarkan peristiwa tersebut.
Ia menyebut laporan pemberian paket sembako yang diduga dari Paslon 02 berlabel BPKH itu, sedang diproses petugas Bawaslu.dan lagi kita proses.nanti baru bisa diberitahukan hasilnya,” ucap Irwandi.
Di lain pihak, Kepala Kantor Kemenag Padang Pariaman, Syafrizal membantah terlibat dalam hal pendistribusian bantuan BPKH itu. Menurut Syafrial, bantuan paket BPKH tersebut langsung dari pusat.
“Kita tidak ada mendapat bantuan sembako yang disalurkan BPKH. Karena BPKH itu adalah badan sendiri, bukan dari Kemenag. Itu langsung dari Komisi 8 DPR RI, jadi langsung turun dari pusat,” elak Syafrizal.
Untuk diketahui, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berada di bawah naungan Departemen Agama dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan nirlaba.
BPKH bertugas mengelola keuangan haji, termasuk penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.
Pengelolaan keuangan haji dilakukan berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. BPKH didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Sebelumnya, BPKH bernama Badan Pengelola Dana Abadi Umat
(Jamal)
.jpg)
