Pjs. Wali Kota Tanjungbalai menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa ASN berfungsi sebagai “Perekat dan Pemersatu Bangsa”, maka setiap ASN wajib menjaga netralitas selama proses pilkada berlangsung.
“Bahwa tidak ada satupun ASN di Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang boleh memihak kepada kontestan tertentu, baik langsung seperti sebuah pernyataan maupun gerakan tubuh berupa simbol keberpihakan,” ujarnya
Pjs, Wali Kota Baharuddin, menjelaskan bahwa banyak peraturan-peraturan yang dibuat yang menjadi dasar untuk menindak oknum ASN apabila melakukan pelanggaran dikarenakan keberpihakan kepada salah satu paslon.
“Kita tidak akan memperlambat proses jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oknum ASN apabila ditemukan bukti-bukti nyata,” ucap Pjs. Wali Kota Tanjungbalai.
Ia juga berharap peran serta masyarakat untuk sama-sama menjaga kekondusifan dalam pelaksanaan Pilkada serta dapat berperan aktif mengawasi netralitas ASN termasuk di dunia maya.
“Masyarakat juga dapat berperan mengawasi dan melaporkan jika ada oknum ASN yang melakukan kampanye atau mengajak mendukung salah satu paslon baik dari media sosial maupun secara langsung.” ungkapnya.
(Iswadi Jonatha Saragih)
