Ama Nito menyarankan agar Era Era Hia sebagai PLT Bupati memahami aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
"Pada Pasal 44 Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, disebutkan bahwa Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan", Ungkap mantan Sekda.
Artinya, ketika Pak Era Era Hia menandatangani surat-surat sebagai Plt Bupati Nias Barat, gelar akademik seperti S1, S2, atau S3 tidak boleh dicantumkan. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat tetap terjaga dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Saran ini diharapkan dapat membantu Pak Era Era Hia dalam menjalankan tugasnya sebagai Plt Bupati Nias Barat dengan lebih baik dan tertib administrasi.
(UT)
