Dalam persidangan itu kuasa hukum Helmi Mian, Elvahartati- Makrizal, menguji undang undang pemilu karena di nilai melanggar konstitusi.
“Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, untuk memastikan peraturan perundang undnagannini tidak melanggar konstitusi seperti yang di putuskan MK pada putusan sebelumny,” ujar Agustam Rahman SH.MH.
Sementara itu Sugiarto,SH,MH yang merupakan calon doktor hukum tata negara di Fakultas hukum, unversitas Borobudur mengatakan konsekuensi dari dikabulkannya gugatan dan uji materi undang-undang akan mengugurkan pasangan Rohidin Mersyah, Meryani sebagai Calon Gubernur dan wakil Gubernur.
“Secara otomatis pasangan Rohidin Meriani akan gugur jika gugatan kita diterima, karena menurut pertimbangan hukum putusan MK no 22/2009, no 67/2020 dan no 2/2023 Rohidin sudah menjabat dua periode. jadi tidak bisa lagi maju untuk periode ke 3 pada Pilkada serentak 2024,” Ujarnya
Lebih jauh ia menjelaskan "respon Mahkamah Konstitusi sangat bagus karena sudah ada 3 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara konsisten menafsirkan yang sama untuk tafsir masa jabatan 2,5 tahun atau lebih tidak melihat sementara ataupun definitif karena itu sama saja."
“Catat ya jika diputuskan sebelum pencoblosan maka akan digugurkan oleh Hukum dan tidak bisa dilantik jika sekalipun menang,” Akhirnya.
(Metri)
