Disela-sela silaturrahmi pengawas pusat Faksi yang pertama dilakukan oleh Bapak Syamsuddin, dimulai dari provinsi paling barat Indonesia yaitu Aceh, membahas beberapa hal yang menyangkut pengembangan Faksi kedepan, diantaranya pembentukan pengurus-pengurus di tingkat Kabupaten/Kota yang belum kelar seluruhnya, karena Aceh berpotensi bagus untuk Faksi, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota, untuk bisa mengawal program-program Pemerintah supaya tidak salah sasaran.
Disamping itu juga pengawas Faksi membahas mengenai proposal masyarakat yang diajukan kepada Menteri Sosial RI, karena tahapan pertama Aceh sebagai pilot projek dari program pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan UMKM yang diperioritaskan Faksi ke kementerian sosial RI, momen ini kata beliau harus direalisasikan kemasyarakat, dan pihak-pihak terkaitpun harus terus memperhatikan masyarakat, dan khususnya dalam hal ini Menteri Sosial RI harus mendalami keadaan rakyat nusantara saat ini, kebutuhan dan kepentingan rakyat diatas segala-galanya, sebagai amanah dari Undang-Undang Dasar 1945.
Organisasi Perkumpulan Faksi akan menjebatani semua kepentingan masyarakat, Faksi lahir untuk negara dan masyarakat, dan sudah sepantasnya hari ini Pelaksana Pemerintah mulai dari tingkat pusat, tingkat kementerian, tingkat gubernur, dan tingkat Bupati serta walikota untuk dan telah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sebagai acuan dalam pelaksanaan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Di akhir pembahasan pak Syamsuddin berpesan kepada Korwil Aceh Yulindawati untuk segerakan pembentukan pengurus-pengurus komisariat daerah komda-komda di seluruh kabupaten/Kota yang tersebar di provinsi Aceh, sehingga semua program baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah bisa dikawal oleh elemen perkumpulan Faksi kedepan, sehingga terwujudnya Indonesia Emas 2023.
(Abunas)
