Dalam konteks Indonesia, ide pembentukan "Zaken Kabinet" sering kali muncul ketika masyarakat atau pemimpin mencari alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan negara, seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, dan pengaruh politik yang terlalu kuat dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dengan mengedepankanprofesionalisme, diharapkan kebijakan yang diambil lebih berorientasi pada kepentingan rakyat dan berbasis data, tanpa banyak dipengaruhi oleh kepentingan partai politik. Harapan dari pembentukan "Zaken Kabinet" adalah lahirnya kebijakan yang lebih terukur, ilmiah, dan efektif. Selain itu, kabinet yang terdiri dari para profesional dianggap mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, karena pengambilan keputusan didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan pada kepentingan politik semata.
Namun, tantangannya terletak pada dinamika politik di Indonesia yang sangat kuat, di mana pembentukan kabinet hampir selalu melibatkan negosiasi dengan partai-partai politik. Sehingga, meskipun "Zaken Kabinet" merupakan konsep yang ideal untuk meningkatkan profesionalisme, implementasinya sering kali terhalang oleh realitas politik.
"Langkah Prabowo Subianto, mengusung gagasan mengenai penggunaan "zaken kabinet" atau kabinet yang terdiri dari para ahli profesional. Ide ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pemerintahan. Dengan menggandeng para ahli dan profesional di berbagai bidang, diharapkan keputusan-keputusan yang diambil akan lebih berbasis pada keahlian dan pengalaman praktis, sehingga dapat mendorong kemajuan dan pengelolaan negara yang lebih baik "kata Dr. Iswadi Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebu.
Dr. Iswadi, M.Pd., seorang pakar pendidikan dan pengamat politik, memberikan apresiasi terhadap langkah Prabowo Subianto yang mengusung konsep "zaken kabinet" dalam struktur pemerintahan. Dalam pandangannya, ide ini merupakan terobosan penting untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pemerintahan Indonesia. Menurut Dr. Iswadi, konsep zaken kabinet ini mengacu pada pengangkatan menteri yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus sesuai dengan bidang tugas mereka. Dengan kata lain, kabinet yang terbentuk bukan hanya berdasarkan pertimbangan politik, tetapi lebih kepada kemampuan dan kompetensi individu dalam menjalankan tugas-tugas spesifik. Hal ini, menurut Dr. Iswadi, bisa mengatasi berbagai masalah birokrasi dan memastikan bahwa setiap departemen dipimpin oleh orang yang benar-benar menguasai bidangnya.
Dr. Iswadi menilai bahwa pengusungan zaken kabinet oleh Prabowo adalah langkah yang menunjukkan komitmen terhadap reformasi dan perbaikan kualitas pemerintahan. Dalam era yang semakin kompleks ini, kebutuhan akan pemimpin yang berkompeten dan memiliki track record yang jelas di bidangnya sangatlah penting. Konsep ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mempercepat implementasi kebijakan yang efektif. Lebih lanjut, Dr. Iswadi menggarisbawahi bahwa penerapan zaken kabinet tidak hanya akan meningkatkan kinerja pemerintahan, tetapi juga bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menerapkan sistem pemerintahan yang lebih profesional. Hal ini tentunya sejalan dengan harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, apresiasi Dr. Iswadi terhadap inisiatif Prabowo Subianto menunjukkan keyakinannya bahwa pendekatan ini merupakan langkah positif menuju pemerintahan yang lebih baik dan lebih efektif.
(Hendra)
