Disela sela hari pendaftaran salah satu Paslon tersebut, muncul pemberitaan miring yang opini tanpa konfirmasi di salah satu media online.
Adapun pemberitan miring tanpa konfirmasi tersebut terkait keikutsertaan Ketua DPP Pembinaan dan pengembangan generasi muda Puja Kesuma Hardono, dalam pendaftaran salah satu Paslon ke kantor KPU Deli Serdang pada hari Kamis 29 Agustus 2024 kemarin.
Keikutsertaan Hardono dalam pendaftaran salah satu Paslon,hanya lah sebatas mendampingi Kadernya dan juga sebagai Ketua DPD Puja Kesuma Kabupaten Deli Serdang Bayu Sumantri Agung, yang maju dalam Pilkada sebagai calon Wakil Bupati 2024 - 2029.
Saat di temui beberapa awak media,Hardono sebagai Ketua DPP Pembinaan dan pengembangan Generasi muda terkait pemberitaan miring dan sepihak tanpa konfirmasi mengatakan dirinya sangat kecewa atas pemberitaan tersebut, dikarenakan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu, apalagi sampai membawa bawa nama Waka Polri dan Institusi apapun Imbuhnya.
Dalam hal ini, Hardono juga mengatakan kalau pemberitaan miring tersebut tidak benar, dan kalau saya ikut mengantarkan salah satu Kader Puja Kesuma dan juga Ketua DPD Puja Kesuma untuk mendaftar kan diri sebagai wakil bupati,apakah itu salah tegas Hardono.
Lanjutnya, Ironisnya nama penulis dalam pemberitaan tersebut sama sekali tidak ada mengkonfirmasi kepada saya, namun saya ketemu dengan salah satu awak media, dengan menanyakan kepada saya, Apa Crita bang, dan awak media mengajak minum kopi, saya atas nama Puja Kesuma, dan kalau mau ngopi nanti lah selesai acara ucap Hardono yang memakai seragam kebesaran Puja Kesuma.
Dari Keterangan diatas, jelas sekali pemberitaan miring tersebut hanyalah sepihak tanpa konfirmasi (Opini) dan semua pemberitan tersebut tidak benar.
Saat di temui awak media terkait Pemberitaan miring tersebut, Ketua IWONDES Deli Serdang Putra Gunawan Sembiring angkat bicara dengan mengatakan, Setiap wartawan wajib melakukan konfirmasi ketika membuat setiap pemberitaan, tujuannya agar pemberitaan tersebut seimbang dan tidak menimbulkan fitnah. Dan tidak dibenarkan seorang wartawan memuat pemberitaan tersebut berdasarkan opini dan harus Berta yg ditayangkan atau yg disajikan harus seimbang.
Apa bila ada oknum wartawan yg melakukan publikasi pemberitaan lewat media cetak maupun media elektronik terbukti menimbulkan fitnah dan menyesatkan ataupun hoaks jelas pelanggaran dalam Undang -Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999 serta Kode Etik Jurnalistik.
Wajib bagi mereka yg dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan tersebut, membuat hak jawab untuk kemudian melakukan tuntutan terhadap wartawan yang telah melanggar aturan perundang undangan tersebut
Oknum Wartawan yang seperti itu perlu banyak belajar tentang tugas tugas pokok pers, agar lebih matang ketika terjun dilapangan dan tidak merusak citra serta nama baik profesi wartawan sebagai si pemburu berita.
Bagi wartawan tidak dibenarkan terlibat dalam politik praktis atau memihak kepada salah satu kandidat . Karena wartawan itu bertugas harus independen . Jangan demi memihak kepada salah satu Paslon, sehingga dari kelompok Paslon lain difitnah dng tuduhan macam macam, ingat tulisan seorang wartawan itu bisa menimbulkan perpecahan dan kegaduhan ketika dibaca oleh hak layak rame. Jadilah sosok wartawan yg penuh tanggung jawab dan profesional dalam bertugas.
Sampai berita ini di terbitkan pemberitaan tersebut kita tutup.
(HTN)
