Hal ini diungkapkan Ketua Badan Pemusyawaratan (BPD) Desa Sei Kandis Rivai kepada wartawan Senin, (1/07/2024) dari hasil pengawasan yang dilakukan BPD terhadap proyek pembangunan Drainase dengan volume 350 x 0.4 x 0.4 Meter di tiga titik, RW I 85 meter, RW II 25 meter dan RW IV 230 meter dengan anggaran dana Desa sebesar 179jt terdapat banyak yang tidak sesuai dengan RAB, seperti ukuran Besi, jumlah semen dan volume pengerjaan.
"Sebagai BPD memang sebelumnya kita telah menyetujui proyek Drainase ini, ternyata proyek sudah mulai dikerjakan padahal kami belum menerima laporan APBDesa, lalu kita lakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek ini dan ternyata banyak yang tidak sesuai RAB, sementara waktu pengerjaan sekitar 90 hari kerja, dan sekarang sudah berjalan dua bulan,"ungkap Rifai.
Mengacu pada Permendagri No.110/2016 bahwa Tugas dan Fungsi BPD salah satunya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Rivai menambahkan proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB akan memperoleh hasil yang tidak baik.
"Dapat dibayangkan bagaimana hasil dari bangunan yang seharusnya menggunakan besi ukuran besar, namun dibuat kecil, lalu jumlah semen yang seharusnya 324 sak, ternyata hanya 200 sak pasti akan cepat hancur.
'jadi kita menduga disini adanya penyalahgunaan anggaran dan kami berharap pemerintah melakukan audit maupun penindakan secara hukum,"tambahnya.
Sementara Kades Sei Kandis Suprapto saat dikonfirmasi awak media membenarkan sedang mengerjakan Drainase di Dusun I, dan Kades membantah tentang temuan BPD yang menyebut pengerjaan drainase banyak yang tidak sesuai dengan RAB.
"Tidak sesuai bagaimana, pekerjaan belum siap kok, masih sekitar dua bulan lagi siapnya, trus BPD itukan bukan Inspektorat,"tegas Kades.
(Putra)
