Para stakeholders yang dikunjungi dalam sambuatannya menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan ini dan kesediaannya untuk bersinergi dan berharmonisasi secara kelembagaan untuk saling mendukung implementasi dari fungsi kelembagaannya masing-masing.
Kunjungan ke KPU Kabupaten OKU Selatan, rombongan Program Studi Ilmu Pemerintahan diterima langsung oleh Anggota KPU OKU Selatan yaitu Yuristian Ramadoni beserja jajaran sekretariat. Di Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan yaitu Harsen. Di Bawaslu Kabupaten OKU Selatan, rombongan diterima langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu OKU Selatan, yaitu Doni Candra, Hernila Fitri, dan Komang Wardiasa beserta jajaran sekretariat. Sementara itu, ketika melakukan kunjungan ke Polres OKU Selatan, rombongan diterima langsung oleh Kabag SDM Polres OKU Selatan, AKP Zaldi.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Yahnu Wiguno Sanyoto, mengatakan bahwa kunjungan ini dilakukan karena terdapat agenda akademik yang memerlukan sinergitas dan kerjasama kelembagaan dengan instansi-instansi pemerintah, termasuk penyelenggara Pemilu, instansi Pemda, media massa, bahkan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti kepolisian salah satunya.
Ia menambahkan bahwa Program Studi Ilmu Pemerintahan memerlukan saran dan masukan terhadap penyempurnaan visi, misi, dan kurikulum program studi agar ke depan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan mencerminkan dinamika kebutuhan dunia kerja, khususnya di OKU Selatan.
Sebagai pengelola program studi, ia menginginkan kurikulum yang disusun berbasis kompetensi sehingga lulusan ilmu pemerintahan dapat diserap di dunia kerja dengan cepat (kurang dari 6 bulan sejak lulus). Oleh karena itu, menjadi penting meminta saran dan masukan dari stakeholders di OKU Selatan sehingga kurikulum yang disusun nantinya tepat sasaran. Hal ini juga mengingat bahwa lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja banyak yang telah tersebar dan terserap bekerja di wilayah Kabupaten OKU Selatan. Sejak 2008 hingga 2023, selalu ada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten OKU Selatan, imbuh Yahnu.
Ia pun menjelaskan, sebagaimana diketahui bahwa Program Studi Ilmu Pemerintahan, walaupun masih di tahun 2027 direakreditasi, namun dokumen-dokumen pendukung proses akreditasi harus sudah disiapkan dari sekarang dan tentunya keberadaan dokumen-dokumen tersebut tidak boleh dimanipulasi atau bahkan disusun secara tergesa-gesa sehingga ia dan tim dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan kunjungan ke instansi-instansi yang memiliki keterkaitan dengan visi, misi, dan kurikulum yang dimiliki oleh program studi sejak tahun ini (2024).
Selain berdiskusi terkait dengan visi, misi, dan kurikulum, pada kesempatan yang sama, Pengelola Program Studi pun melakukan promosi dengan melakukan pemasangan banner/spanduk di tempat-tempat strategis untuk menginformasikan mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja. Tidak cukup sampai disitu, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja juga menyosialisasikan jalur PMB yaitu Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kepada pimpinan lembaga yang dikunjungi.
Yahnu, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja menjelaskan bahwa di Universitas Baturaja, Program Studi Ilmu Pemerintahan merupakan program studi pertama yang mendapatkan izin dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membuka jalur PMB melalui metode RPL Tipe-A sejak Semester Ganjil 2023/2024. Hal tersebut dikarenakan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara telah “Terakreditasi Baik Sekali atau B.” Oleh karenanya, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara juga akan membuka Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A di Semester Ganjil 2024/2025 yang awal perkuliahannya akan dilaksanakan pada 02 September 2024 yang akan datang.
RPL ini dijelaskan oleh Eva Susanti, yang juga Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan, sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja sedangkan penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
Kebijakan PMB melalui Jalur RPL Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja memiliki beberapa keunggulan sekaligus keuntungan khususnya bagi Pemohon/Calon Mahasiswa, seperti: (a) Lulus kuliah menjadi lebih cepat; (b) Biaya kuliah lebih hemat dan terjangkau; (c) Perkuliahan lebih fleksibel; (d) Berkualitas dan memiliki daya saing yang kompetitif dan komparatif; (e) Ruang lingkup pembelajaran yang bersifat global; dan yang tak kalah penting adalah (f) Memiliki legalitas yang jelas dan kuat.
Hal-hal ini adalah upaya dari kami, pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu untuk menempuh pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hidup khususnya terkait Ilmu Pemerintahan. Kami mengajak masyarakat dan stakeholders terkait untuk menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.). Gunakan skill, keahlian, dan pengalaman kerja untuk meminimalisir sks yang perlu diselesaikan. Tidak ada kata terlambat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tutup Yahnu.
(Ayu Larasati)
