Warga penerima manfaat program hanya pasrah dan berharap ada kebijakan dari pemerintah desa setempat untuk melanjutkan pembangunan tersebut.
Pasal nya sejak awal program RTLH tersebut mulai bergulir tahun 2023 dengan anggaran dana desa yang perorang nya mendapatkan anggaran Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara stimulan/ menerima barang Sesuai yang dibutuhkannya, namun sampai saat ini di duga belum di penuhi oleh pemdes setempat, minggu (30/6/2024)
Dari sumber warga yang mendapat kan program tersebut menjelaskan pemdes ciruji tidak transparan terkait anggaran tersebut, di karenakan nota barang bangunan pun tidak di berikan terhdap keluarga penerima manfaat, KPM tersebut' bahkan penerima manfaat sempat menanyakan terkait nota pembelanjaan di toko bangunan TB UNGGUL MAJU yang di tunjuk oleh pemdes desa seolah-olah di abaikan atau tidak dikasih nota dan di duga pemerintah desa ciruji ada dugaan me Mark up dana pembangunan RTLH, karena dengan kebetulan anggaran dana desa di tahun 2023 diperuntukan sekaligus sekaligus guna membangun perbaikan rehab kantor desa, jembatan, dan juga MCK (toilet).
" Dari keluarga penerima manfaat salah satu nya yang bernama pak juanda menerangkan bahwa anggaran dari dana desa dengan nominal 10 juta rupiah hanya mendapatkan matrial
pasir 2 mobil losbak, bata 1000, hebel 1 kubik, asbes 15, grc 20, kayu tiang 12 biji, sundul 5 kodi, paku 10 kg, semen 5 sak, itu pun tanpa nota pembelanjaan dari toko bangunan atau material di Unggul maju.
"Setelah mendengar keluhan dan aduan langsung dari beberapa warga, KPM, keluarga penerima manfaat, Tim investigasi Ormas Badak Banten korwil enam langsung melakukan penelusuran lebih lanjut guna mendapatkan informasi yang sebenarnya, membenarkan bahwa beliau menerima manfaat bantuan yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2023.
Ruswa ilahi pengurus Ormas badak banten dapil 6 menyoroti pemdes desa ciruji di karna kan tidak adanya transparasi ke semua pihak yang bersangkutan dengan pemdes ciruji terkait anggaran yang bersumber dari dana Desa (DD) pasal nya barang barang yang di tulis oleh penerima manfaat tidak ada nota pembelanjaan terkesan pemdes ciruji tersebut sengaja untuk me mark up anggaran DD, jika benar anggaran di mark up atau di selewengkan saya kan mengadukan permasalahan ini ke jalur hukum atau (APH) ujar nya.
"Lanjut Ruswa, untuk mencari sumber yang sebenarnya, Ruswa bersama rekan nya turun langsung ke kediaman pemilik toko unggul maju guna mencari informasi ataupun kterangan yang sebenarnya dari pemilik toko (RD) sesampainya dirumah saudara ,RD, yang ternyata beliau sekaligus ketua BPD (Badan Permusywaratan Desa) ciruji, Ruswa dan Muh Syam A,S langsung mewawancarai pemilik toko sekaligus pemilik toko material tersebut guna mendapatkan keterangan lebih terang dan jelas.
"Iya pak jujur saja, kami selama ini kalau ada kegiatan yang bersangkutan dengan kepentingan masyrakat jarang dilibatkan alias tidak transparan pemerintah desa ciruji (RD) Dalam masalah ini kami pun belum pernah diajak muswarah kembali soal realisasi anggaran, yang katanya ada banyak beberapa perubahan,bahkan dana desa tahun ini pun 2023 itu dana nya cukup besar bukan saja untuk bangunan 4 rumah tidak layak huni, namun masih bnyak lagi untuk bangunan lainnya, akan tetapi saya disuruh membangun 7 item pembangunan Hanya di sisa kan uang sebesar Rp 54,000.000 (Lima puluh empat juta rupiah) dan sisa nya yang di transfer ke rek matrial itupun diambil lagi sama ibu pj," ucap nya
Harapan kami pemdes desa ciruji segera menyelesaikan hak hak masyarkat yang mendapatkan bantuan RTLH tersebut.
(Red)
