Pemalang - Secara umum target capaian Indikator Kinerja Utama didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat memang berat, termasuk didalamnya target Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
Sehingga dibutuhkan kinerja maksimal, konsisten dan konsekuen dengan selalu mengusahakan kerjasama semua stake holder agar angka indikator tersebut bisa diwujudkan untuk menuju Indonesia Emas.
"Melihat kondisi khusus masalah Kemiskinan, Goal pencapaian akhir pada RPJPD tahun 2025-2045 adalah angka kemiskinan di posisi 0, sedangkan saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang masih tinggi sekitar 15,67 persen" hal tersebut disampaikan Drs. Bambang Setijono Anggota DPRD dari Fraksi PDI-Perjuangan, Senin (29/07/2024).
Selanjutnya Bambang Setijono juga menambahkan, tentu selanjutnya sangat dibutuhkan tenaga ekstra dan dana ektra dalam prosesnya, untuk itu, Fraksi PDIP berharap dalam kurun waktu per lima tahun diharapkan turun 3 sampai 4 persen .
"Dengan kondisi Kabupaten Pemalang pada saat ini, yang sedang tidak baik-baik saja, semoga angka kemiskinan dapat diturunkan secara maksimal", tegas Bambang Setijono.
Pada kondisi yang lainnya, mengingat semua kegiatan dan program pembangunan memerlukan pendanaan yang bersumber dari PAD, maka diperlukan peningkatan PAD di semua sektor melalui perumusan target PAD sesuai dengan potensi masing-masing sektor dan memaksimalkan tenaga kolektor.
"Maka target-target yang telah ditetapkan di masing-masing OPD harus di follow up secara periodik dan dipertanggungjawabkan kinerjanya, sebab ini menjadi ujung tombak terlaksananya pencapaian PAD yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD," tandas Bambang Setijono.
Beda halnya dalam "Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar" melalui juru bicaranya Rismanto banyak hal yang menjadi penekanannya, diantaranya fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah agar menyusun rencana strategis pembangunan lima tahunan yang berkesinambungan, konsisten dan konsekuen untuk mencapai RPJPD sebagai tujuan yang ideal.
"Selain Rismanto juga memuaskan bahwa Pemerintah daerah harus menyusun rencana tehnis tahunan secara konsekuen dengan indikator outcome yang signifikan dengan indikator RPJMD dan RPJPD Kabupaten Pemalang secara berkesinambungan dan berkelanjutan", tambahnya.
Disamping itu, pemerintah daerah juga harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di semua kecamatan sebagai dasar pembangunan kota industri yang berbasis pada pertanian dan akar budaya lokal, serta agama yang kuat.
"Pemerintah daerah juga harus mencari terobosan tehnis pelaksanaan pembangunan dan pendanaan luncuran dari pemerintah pusat dan para investor untuk pembangunan. Baik suprastruktur maupun infrastruktur secara serius dan maksimal. Membangun dan meningkatkan sumber daya manusia baik pada saat ini maupun bagi generasi muda untuk 20 tahun kedepan yang akan mengelola pembangunan di Kabupaten Pemalang," pungkas Rismanto.
Dalam hal ini Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pemalang menyoroti Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 pada Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Bersama Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
Melalui penyampaian pendapat akhir fraksinya, sejumlah fraksi memberikan saran dan masukan untuk perbaikan Kabupaten Pemalang 20 tahun ke depan. Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Pemalang yang menyampaikan pendapat akhir fraksinya diantaranya Fraksi PDIP, PKB, PPP, Partai Golkar, Partai Gerindra dan fraksi PKS.
(Eko B Art-ST).
