Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),Badan Pekerja Nasional Indonesia Corruption Investigation (BPN.W-ICI) Perwakilan Wilayak Kerja KALTIM, Sandri masikati (Armand), menyoroti pekerjaan proyek pembangunan jembatan inaran itu menduga adanya indikasi dugaan monopoli hingga adanya gratifikasi dalam pekerjaan proyek tersebut.
“Seharusnya selesai pada akhir tahun 2023, tapi faktanya kita liat sendiri hingga pekan minggu pertama dibulan juli 2024 belum ada tanda-tanda bakal rampung ."ujarnya.
Namun demikian, dirinya menegaskan, khusus pemberian kesempatan penyelesaian keterlambatan pekerjaan karena kesalahan/kelalaian Penyedia Barang/Jasa, tidak mutlak dan serta merta dapat diberikan kepada Penyedia. Sebab, Pemberian kesempatan ini dapat diberikan dan sepenuhnya menjadi
wewenang penilaian dari PPK," tegas Sandri masikati.
Selain itu, Sandri masikati, memaparkan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan juga disertai dengan pengenaan sanksi dan konsekuensi berupa denda keterlambatan serta perpanjangan masa waktu Jaminan Pelaksanaan,"paparnya.
Akibat kelalaian itu, dari pihak kontraktor dibebankan untuk membayarkan denda yaitu 1 per mil (perseribu) perharinya dari sisa anggaran yang belum dibayarkan," Ucap Sandri masikati.
Ia juga menambahkan, Pihak dari LSM BPN.W-ICI Perwakilan wilayah kerja Kaltim, akan segera menyurati ke penegak hukum di pusat kalau memang kontraktor nya tidak ada niat untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya,"pungkasnya.
(Rudi H)
