Namum Iswadi menilai penambahan itu wajar dikarenakan bagian dari politik akomodatif Prabowo Subianto.
"Artinya, Prabowo berusaha merangkul berbagai partai dan para elite nya. Sehingga akan memudahkan dalam menjalankan program-program yang sudah dijanjikan dalam kampanyenya," ujar Pria kelahiran Aceh ini, Sabtu (20/7) 2024.
Menurut, Dr. Iswadi, M. Pd Kabinet Prabowo-Gibran bisa terdiri dari berbagai kalangan, termasuk dari partai politik (Parpol), akademisi, profesional, pengusaha (bisnis), penggiat sosial, serta dari berbagai latar belakang lainnya.
Hal ini sesuai dengan prinsip inklusivitas dalam pembentukan kabinet di Indonesia, di mana keberagaman latar belakang dan keahlian dianggap dapat memperkaya kebijakan dan kinerja pemerintahan.
"Dalam konteks ini, keahlian atau pengetahuan mereka dalam bidang tugas Kementerian yang akan datang pada saat mereka pimpin dan itu sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan pemerintahan," katanya.
Kabinet Prabowo-Gibran harus dapat menempatkan integritas diri yang bersih dari korupsi dan menjunjung tinggi moralitas sebagai prinsip utama pemerintahannya.
"Ini berarti bahwa para anggota kabinet, diharapkan memiliki catatan yang tidak tercemar oleh kasus korupsi dan menegakkan nilai-nilai moral yang tinggi.
"Karena Integritas diri yang bersih dari korupsi merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan pemerintahan yang efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat," tambahnya.
Hal ini mencakup tidak hanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga sikap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya negara.
Lanjut Dr. Iswadi, M. Pd, menjunjung moralitas juga menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
"Moralitas yang tinggi menunjukkan komitmen untuk bertindak dengan integritas, adil, dan berkeadilan dalam setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Dengan demikian, Kabinet Prabowo-Gibran diharapkan dapat menjadi contoh baik menjaga integritas diri dan moralitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Semua anak-anak Indonesia memiliki kesempatan di bawah pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran tentu menjadi harapan yang besar bagi masyarakat didalam, Pemerintahan yang inklusif berkeadilan salah satu tujuan yang sangat diinginkan untuk bisa membangun negara yang maju dan berdaya saing.
Dengan demikian, visi untuk memberikan kesempatan kepada semua anak-anak Indonesia di bawah kepemimpinan Kabinet Prabowo-Gibran tidak hanya menjadi mimpi, tetapi juga menjadi komitmen nyata untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Disamping itu juga, Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ini selain beberapa catatan diatas, Paling tidak ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun calon menteri yang akan menduduki kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baik itu dari kalangan parpol maupun profesional.Syarat pertama, calon menteri harus punya kemampuan manajerial.
"Artinya punya kemampuan memimpin kementerian dengan baik dan berposisi sebagai problem solver dari hambatan-hambatan dalam mencapai target kementerian bersangkutan," ujar akademisi berdarah Aceh ini.
Selanjutnya Syarat kedua, calon menteri harus memiliki skill yang sesuai dengan tupoksi kementerian bersangkutan, ketiga, memiliki integritas dan anti korupsi. Keempat, apa yang sudah dia lakukan dan bagaimana track recordnya selama ini.
Syarat terakhir, apa yang akan dia lakukan untuk menjalankan program-program kementeriannya.
Jika lima syarat itu bisa dipenuhi, Dr. Iswadi, M. Pd. yakin, berapapun jumlah kementerian yang ada nantinya akan efektif mempercepat realisasi program kampanye Prabowo-Gibran.
Dr. Iswadi, M. Pd. juga menyebut, ada opsi lain sebenarnya, selain menambah jumlah kementerain untuk mengakomodir koalisi yang sekarang ini sudah gemoy.
Alternatif lain, katanya, menambah jumlah wakil menteri dari kementerian yang ada sekarang dan memisahkan kementerian yang terlalu berat bebannya, seperti Kemdikbudristek," Kata Dr Iswadi M.Pd
(Hendra)
