Kegiatan ini dilaksanakan mendasari Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nomor B/0161/PC.02-14/IV/2024 tanggal 16 April 2024 "Perihal Koordinasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024", hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang melalui Sekretaris, Dra. Titien Soewastiningsih Soebari, M.Ed, Ph.D. Kamis (13/6/2024), sehari usai pelaksanaan kegiatan di ruang tugasnya.
Selanjutnya Titien Soebari menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah,
-1. Untuk mempersiapkan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi seluruh pejabat dan petugas pelayanan publik. Untuk itu perlu adanya bimbingan teknis dari Bagian Organisasi Setda untuk memberikan pemahaman dan mengevaluasi capaian pemenuhan pada dimensi pelayanan publik yaitu dimensi input, dimensi proses, dimensi output dan pengaduan masyarakat.
-2.Dengan adanya bimbingan teknis diharapkan semua unsur dari pengambil kebijakan, pelaksana teknis dan petugas pelaksana pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang mampu melayani masyarakat sesuai standar pelayanan yang ditentukan.
-3.Adanya evaluasi terhadap pemenuhan aspek sarana prasarana dan dokumen pendukung lainnya, dan apabila terdapat kekurangan dan atau kekeliruan segera bisa diatasi.
"Kegiatannya telah dilaksanakan pada hari Rabu (12 Juni 2024) pagi pukul 09:00 wib - selesai dan bertempat di Aula II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang" ucap Titien Soebari.
Selanjutnya peserta bimtek tersebut adalah, Pejabat Eselon III, IV dan Pejabat Fungsional, Para Petugas Pelayanan Publik, Admin Pengaduan Masyarakat, serta Pengampu Kegiatan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik.
Dalam hal ini kami juga menghadirkan Narasumber Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
"Tentunya dengan diselenggarakannya kegiatan "Bimtek Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik" diharapkan semua unsur pimpinan, petugas pelayanan dan ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang bisa menerapkan standar pelayanan publik sesuai regulasi yang ada yaitu Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Disamping itu, upaya Dindikbud untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima oleh masyarakat menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan ini, sehingga ketercapaian indeks pelayanan publik yang pada tahun 2023 di angka 95,32 dengan predikat zona hijau (sangat baik) akan dipertahankan bahkan berupaya untuk mencapai target di angka 97" tegas Titien Soebari.
"Komitmen pimpinan dan semua pegawai menjadi hal utama terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah dan benar.
Kemajuan pelayanan juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat termasuk didalamnya komponen lembaga swadaya masyarakat serta media/jurnalis yang diharapkan memberikan saran masukan melalui kanal-kanal pengaduan yang ada di dalam layanan kami", pungkas Titien Soebari.
(Eko B Art)
