Menurutnya, evaluasi menyeluruh tidak hanya dilakukan dalam kaitannya dengan kejadian penarikan dana yang dilakukan PP Muhammadiyah. Namun juga meliputi berbagai aspek terkait profesionalitas kinerja dan kualitas layanan publik.
"Dalam pandangan kami selaku anggota Komite IV DPD RI, yang salah satu bidang kerjanya meliputi sektor perbankan dan BSI bagian dari mitra kami. Dengan apa yang terjadi, evaluasi menyeluruh menjadi sebuah urgensi yang mesti dilakukan oleh BSI", ujar tokoh yang populer disapa Haji Uma oleh masyarakat Aceh, Senin (24/6).
Dirinya menambahkan, evaluasi menjadi langkah penting guna memperbaiki segala kelemahan sehingga kedepan BSI menjadi lebih baik dan profesional dalam segala aspek, terutama kinerja manajemen serta kualitas layanan publik.
"Apalagi mengingat, kasus penarikan dana berjumlah besar oleh PP Muhammadiyah ikut mempengaruhi opini dan kepercayaan serta citra BSI dimata publik saat ini. Jadi, evaluasi untuk perbaikan bagian upaya guna memperbaiki citra BSI dimata publik", katanya.
Sementara terkait dengan kasus penarikan dana PP Muhammadiyah, dirinya menilai evaluasi spesifik juga harusnya segera dilakukan dan publik juga mesti mendapat penjelasan terkait hal ini. Sehingga publik menjadi jelas dan tidak bersumsi liar yang kemudian berdampak bagi citra BSI.
"Sebagai representasi masyarakat Aceh, dimana BSI menjadi perbankan utama dan dominan. Kami meminta BSI menjelaskan kepada publik terkait hal tersebut agar tidak berkembang asumsi liar yang akan berdampak terhadap citra BSI", tutup Haji Uma.
(Hendra)
