Yang mana pada media tranfaransi proyek tersebut pagu anggarannya Rp 66.304.500 tetapi tidak dijelaskan anggaran tersebut menggunakan anggaran dana desa tahap berapanya, padahal seharusnya pada media tranfaransi di jelaskan bahwa proyek dimaksud bersumber DD ditahap satu misalnya, seperti desa desa tetangga yang sama melaksankan proyek desa di tahun 2024.
Disamping itu dugaan proyek yang sebenarnya dua titik kegiatan masih sama posyandu yang disoroti oleh beberpa tim investigasi setelah menghimpun informasi dari beberapa sumber ada pihak ketiga, yang mendorong terjadinya dana talang, bahkan bisa disimpulkan kegiatan tersebut curi start.
Dengan demikian maka tim investigasi menemui seseorang terkait kebenaran yang dianggap telah melakukan pendanaan talang diproyek (50) mengatakan," membenarkan bahwa kegiatan tersebut yang nantinya akan dialokasikan dari DD tahap dua sekitaran bulan agustus 2024.
Adapun pandangan miring masyarakat yang memang menyebut pihaknya sebaga pemborong proyek banguna posyandu dipastikan salah mengartikan, dan kalau mendorong kepihak toko bangunan agar dibantu pengambilan barang material terlebih dahulu sebelum adanya pencairan membenarkan, adapun kegiatan tersebut ada TPKDes yang melaksanakannya, mestinya bisa dikonfirmasi kepala desa dan TPKDesnya.
Kalau sifatnya mendorong agar bangunan gedung posyandu berjalan sampai tuntas mengakuinya, alasannya karena menghadapi cuaca musim kemarau, kemudian dibutuhkannya tempat ibu ibu posyandu bidang kesehatan, selanjutnya bisa dimanfaatkan giat ronda malam oleh masyarakat artinya multi fungsi," cetusnya.
Selanjutnya, sementara pihak dari toko bangunanpun berbicara luas melayani sementara sebelum anggaran dari pemerintah belum cair DD di tahap II 2024, dan itu
bisa dipertanyakan langsung kepihak toko bangunan bahwa pasokan barang material tetap berjalan meski astimasi pembayaran sekitaran bulan agustus begitupun HOKnya, lebih spesifik dilaksanakan pembangunan ini lebih awal dilaksanakan karena sifatnya urgen," tandasnya.
Sebelumnya kelokasi diwawancarai perangkat desa bantargebang mengakui, bahwa membenarkan kegiatan pembangunan posyandu tersebut dipertanggung jawabkan oleh pihaknya, yang mana dimaksud oleh tim ivestigasi sebagai penyedia dana talang," paparnya.
Pelaksanaan program dan kegiatan, setiap orang tidak boleh menggunakan dana talangan dengan alasan apapun untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara, termasuk adanya modus operandi dan praktik-praktik korupsi," pungkasnya.
(Tim investigasi)
