"Sesuai dengan prinsip dari mahkamah agung melalui Prejudicieel Geschil, pihak tersangka (Abdul Somad) telah mengajukan gugatan perdata. Dan prinsipnya, kita harus menunggu dulu hasil perkara perdatanya apa. Nah dari situ, apakah perkara ini nantinya memenuhi unsur hukum pidana atau perdata," ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (8/5/2024).
Ia menjelaskan bahwa dalam perkara tersebut terdapat sifat sifat keperdataan, mulai dari kesepaktan pembelian tanah dan sebagainya. Karena itulah prinsip Prejudicieel Geschil. Dirinya pun memastikan keputusan menunggu putusan perdata itu untuk melindungi hak korban.
Dipo menegaskan keberadaan gugatan perdata yang diajukan oleh tersangka tidak lantas membuat perkara tersebut berhenti. Justru kalau perkara pidananya tetap dipaksakan maka yang rugi itu korban, apalagi jika tersangkanya yang menang.
"Misal ini berlanjut ada resiko perdata jalan pidananya masuk yang berakibat hakim bisa saja memutus perkara ini onslag, artinya perbuatannya terbukti namun bukan pidana. Jelas korban akan dirugikan, jadi itu artinya sama saja dengan bebas," bebernya.
Dipo memaparkan putusan onslag berpotensi muncul keributan lagi lantaran korban akan merasa tidak diakomodir, padahal bila sudah ada putusan onslag maka ketika akan mengajukan perkara yang sama akan diabaikan seperti prinsip Ne Bis In Idem.
Dalam kasus ini pihaknya membuka lebar peluang perkara sengketa tanah di Desa Depok bisa disidangkan di Pengadilan Negeri Batang. Lalu jika nanti dalam putusan perdata muncul perbuatan melawan hukum barulah pidananya berlanjut.
"Saya sarankan korban perjuangkan haknya melawan gugatan perdata dari tersangka Abdul Somad agar perkara bisa berjalan sesuai tujuan dan harapannya kasus pidananya menjadi jelas," ucap Dipo menyarankan.
(Riki)
