Dimana dimaksud pada pelaksanaan kegiatan proyek irigasi detail seharusnya mengacu kepada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang irigasi, yang biasanya menempuh beberapa tahapan dimulai tahapan perencanaan Umum (studi) dan tahap perencanaan teknis, masing-masing tahap (phase) dibagi menjadi taraf (phase), yang kesemuanya mempunyai tujuan yang jelas.
Lalu terkait proyek yang tepatnya dikampung tanjakan RT 001 RW 009 pada umumnya sekitaran dusun bojongmalang telah diterapkan pagu anggaran Rp 110.165.000 ( PPN + PPH ) pekerjaan irigasi, saat dikonfirmasi melalui via WathaAp inisial P mengatakan," proyek irigasi tersier yang dikerjakan bisa dikatakan dugaan adanya tambahan proyek pasang bronjong, pasalnya di 2023 terkait irigasi masih tahapan perencanaan, lalu sekarang adanya realisasi proyek irigasi, bisa dipastikan adanya perubahan APBDes TA 2024, berharap bukan kepentingan kelompok perlu pejabat terkait untuk dikonfirmasi lebih lanjut.
Curiga realisasi proyek irigasi pengajuannya diluar dari musrenbangdes TA 2023, jelasnya pada musrenbangdes di 2023, ketuk palu hanya pemasangan boronjong jalan tanjakan saja lokasi yang dimaksud, tidak ada pekerjaan irigasi, sebelumnya pemdes warungkiara menganalisa pemerataan anggaran desa dulu, Jika itu saja yang menjadi skala proitas maka dikhawatirkan penumpukan anggaran, mengingat belum lama titik itu dialokasikan anggaran masih sifatnya perbaikan irigasi, sekarang TA 2024 masih sama, apalagi melihat anggara cukup luar biasa, pertanyaannya? perhitungan pada HOK seperti apa sedangkan kebutuhan pada volume standar biasa," cetusnya.
Sebenarnya yang menjadi persoalan besar temuan dilapangan terjadi pencurian pemasangan pondasi, dimana bangunan irigasi yang diterapkan pada papan informasi volume panjang 47 meter, 1,20 meter, tinggi 1,20 meter tanam pondasi yang dibutuhkan sekitaran lebih dari 0,50 meter," inisial D sambutnya.
Sekarang membenarkan pekerjaan pondasi sangat diragukan artinya telah terjadi dugaan pencatutan anggaran biaya pondasi, persisnya dilokasi ketika disimak tidak ada bentangan tanah yang digali ciri untuk pemasanagan batu pondasi," cetusnya lagi inisial D.
Sambut inisial P katakan," bahkan ada dugaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan ada pemotongan 30% dari jumlah yang seharusnya diterapkan pada proyek irigasi, ini perlu diusut tuntas bedah perkara" paparnya.
Lanjut inisial D menyambutnya," bukan hanya itu dugaannya, bahkan plesteran tembok irigasi adanya tambal sulam dan catut anggaran biaya untuk pondasi analisa kroscek lapangan, mungkin saja TPK dikomando oleh kades untuk meminimalisir biaya anggaran yang seharusnya diterapkan tertera pada papan informasi totalnya, penting kiranya bagi bagi kue setelahnya proyek selesai," ungkap inisial D
Lanjut, meminta monev kecamatan dan Inspektorat melakukan uji kwantitas maupun kwalitas dengan benar, karena ada di dokumentasi bahwa TPK desa warungkiara, telah mencuri anggaran pondasi dan mengganti plesteran atau tambal sulam pada dinding saluran lama pada proyek irigasi," pungkasnya.
(Tim)
