Sidang yang dipimpin oleh Effendi, S.H.,selaku Hakim ketua dan Hakim anggota dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jambi dengan agenda sidang melengkapi bukti-bukti tertulis tambahan dari pihak penggugat dan tergugat serta tergugat intervensi kemudian di dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari penggugat sebanyak 2 orang, Kamis 25/04/2024.
Turut Hadir dalam sidang hari ini dari pihak penggugat adalah Dedi Arianto, Mike Mariana Siregar, S.H., Misriadi dan Fauzi, A.R. serta Turhamin sedangkan tergugat Bupati Tanjung Jabung Barat diwakili oleh kuasa hukumnya Afriansyah, S.H. dan Aidil, S.H., PT. DAS diwakili kuasa hukum Rosida Siregar, S.H.
Serta dua saksi fakta yang dihadirkan penggugat hari ini yakni, Mawardi dari desa Badang kecamatan Tungkal Ulu dan Zaihipmi dari desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu kabupaten tanjung jabung barat provinsi Jambi.
Sebelum memberi kesaksian kedua saksi terlebih dahulu di sumpah sesuai dengan kepecayaannya yang dipimpin langsung oleh Hakim ketua Effendi, S.H.
Yang memberi keterangan kesaksian pertama pada sidang ini adalah Mawardi (Kepala desa Badang) mengungkapkan terkait dengan proses penyelesaian konflik antara desa Badang dengan PT. DAS, masyarakat badang pada awalnya menuntut hak masyarakat kepada PT. DAS sebesar 20% untuk pembangun kebun masyarakat didalam HGU,dan terjadilah negosiasi antara masyarakat dengan perusahaan dengan difasilitasi oleh Pemda Tanjung Jabung Barat, terangnya.
Selain desa Badang ada juga desa penyabungan, lubuk Terap, Merlung, Pelabuhan Dagang, Taman Raja, Kampung baru, Lubuk Bernai, dari semuanya lahan ada 9077 hektar, Mawardi mengatakan hanya desa badang yang menolak ganti rugi dari PT. DAS berbentuk uang senilai 22 Milyar, Ucapnya
Mawardi juga menerangkan, sebelum tahun 1998 PT. DAS sudah beroperasi di desa Badang, semenjak tahun 1998 PT DAS belum pernah melakukan ganti rugi kepada masyarakat desa Badang, atau pembangunan kebun plasma untuk masyarakat desa Badang, ucapnya.
Terkait dengan CP/CL yang di tanyakan dari kuasa hukum penggugat saksi Mawardi mengatakan belum pernah dari desa badang menyerahkan data calon pekebun dan calon lahan karena sebelum finalisasi warga melalui Poktan Imam Hasan telah menolak pembangunan kebun dengan hibah sejumlah uang yang menurut ketua poktan Dedi itu tidak ada Dasar angkanya, Tuturnya.
Mike juga menanyakan kepada saksi ketika desa badang tidak menyepakati pada tanggal 18 di sepakati polanya adalah polah usaha produktip, ketika ditanyakan kepada saksi apakah pernah dengar Permentan 18 tahun 2021, tentang pembangunan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat , saksi menjawab tidak hafal,
Pernah tidak bapak mendengar yang namanya pola usaha produktip itu nilainya ada jadi tidak sembarangan ditentukan dua puluh milyar atau tiga puluh milyar, jawab saksi pernah.
Dari kuasa hukum tergugat Afriansyah juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi fakta diantaranya apakah bapak tahu kami sebagai tergugat (Bupati Tajung Jabung Barat) karena menerbitkan SK Bupati fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, tidak tahu jawab Saksi.
Begitu juga dengan kuasa hukum intervensi mengajukan beberapa pertanyaan dan itu di jawab tidak tahu, tidak hafal, bahkan lupa oleh saksi fakta pada sidang ini.
Sebelum Hakim ketua menutup sidang Mike kuasa hukum dari Poktan Imam Hasan menanyakan kepada Hakim Ketua permintaan sidang Lapangan (PS) yang telah diajukan minggu sebelumnya, untuk sidang lokasi itu bisa-bisa saja seperti sidang yang sedang berjalan bila membutuhkan sidang lokasi, dalam proses kita perlu persiapan kalau kita sudah masuk dalam persidangan dan pertanyaan saya yang akan dibuktikan atau yang akan disampaikan dilokasi kira-kira apa, Tanya Hakim ketua.
Lalu MiÄ·e juga menyampaikan terkait sidang lapangan,karena ada dugaan titik koordinat tidak sesuai dengan HGU yang dilapangan,"ucap nya.
Untuk sidang berikutnya kamis 02/05/2024,dengan agenda tambahan tertulis dan pemeriksaan saksi saksi.
(Mt)
