Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat, Drs. Evolut Zebua, dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Sozisokhi Hia, SH., MM., Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat.
Pada kesempatan itu, Bupati Khenoki Waruwu, menyampaikan beberapa hal terkait dengan substansi LKPJ yang merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berupa pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, capaian kinerja dan program setiap urusan pemerintahan, pelaksanaan tugas pembantuan, kebijakan strategis Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, tindaklanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun sebelumnya dan capaian indikator kinerja utama dan indikator makro ekonomi berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2021-2026.
Secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 769.159.706.894 telah terealisasi sebesar Rp. 755.844.009.148 atau sebesar 98,27 persen. Belanja Daerah terealisasi Rp. 738.167.344.151 atau 91,40 persen dari target Belanja sebesar Rp. 807.631.596.435. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp. 56.134.890.165.
"Kami informasikan bahwa realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada LKPJ tahun anggaran 2023 belum merupakan hasil audit BPK atas LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2023," jelas Bupati Khenoki Waruwu.
Terkait dengan capaian kinerja dan program setiap urusan pemerintahan, capaian indikator kinerja utama dan indikator makro ekonomi berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2021-2026 secara umum telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
Sebelum mengakhiri penyampaian Nota Pengantarnya, Bupati Khenoki Waruwu berharap agar DPRD Nias Barat dapat melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, penganggaran dan kebijakan strategis di daerah.
(UT)
