Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ini menekankan pengendalian inflasi serta stabilitas harga pangan dan jasa harus tetap menjadi atensi. Pasalnya, meski angka inflasi secara nasional pada Januari 2024 terkendali sebesar 2,57 persen, kondisi di masing-masing daerah masih beragam.
"Kita tidak tahu apakah dampak dari pesta demokrasi ini akan terjadi berimbas kepada kenaikan permintaan atau demand atau tidak, karena sangat berpengaruh kecukupan suplai" ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, pemerintah menargetkan inflasi pada 2024 sebesar 2,5 persen, dengan angka tertinggi 3,5 persen dan terendah 1,5 persen. Pihaknya bersyukur karena dari bulan ke bulan upaya pengendalian inflasi terbilang baik. Misalnya dari Desember 2023 ke Januari 2024, angka inflasi ini menurun dari 0,41 persen menjadi 0,04 persen.
"Dan itu persis seperti prediksi kita itu [inflasi Desember 2024] lebih didorong oleh adanya event besar, libur besar, acara besar, Natal dan Tahun Baru, yang cukup panjang liburnya, sehingga terimbas kepada sektor transportasi terjadi kenaikan," ujar Mendagri.
Namun, Mendagri mengingatkan bahwa capaian pengendalian inflasi jangan hanya mengacu pada angka nasional. Sebab, kondisi itu belum tentu menggambarkan pengendalian inflasi di masing-masing daerah lantaran angkanya masih bervariasi. Dia menyebutkan, ada daerah yang angka inflasinya di bawah angka nasional, tapi ada pula daerah yang angkanya masih di atas rerata nasional.
“Jadi tolonglah untuk daerah-daerah yang masih tinggi di atas nasional untuk bekerja mencari penyebabnya kenaikan itu dan kemudian membuat solusi, koordinasi dengan pihak terkait, dan untuk yang sudah bisa mengendalikan kami sampaikan penghargaan yang tinggi,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menyebutkan sejumlah komoditas yang masih menjadi penyumbang terbesar inflasi. Komoditas itu di antaranya beras, jagung, bawang putih, dan gula pasir. Karena itu, semua pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda) harus mewaspadai perkembangan harga komoditas tersebut. Mendagri mengatakan, setelah pemungutan suara Pemilu berlangsung akan digelar rapat di tingkat menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk mencari solusi dan intervensi terhadap harga komoditas tersebut.
"Namun kita berharap juga tentu daerah juga silakan berkreasi berkreatif untuk mengendalikan daerah masing-masing komoditas yang mungkin berbeda dari tempat ke tempat lainnya, tolong dikendalikan betul," jelasnya.
Usai mengikuti Rapat ini Sekda mengatakan kepada seluruh Anggota TPID Kabupaten OKU Selatan agar dapat bersinergi dalam pengendalian inflasi di Kabupaten OKU Selatan, dan dapat mengambil langkah dalam menghadapi inflasi di Kabupaten OKU Selatan.
Turut hadir dalam rapat ini Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda Litbang, Kadin Pertanian, Kadin Ketpang, Kadin KUKMPP, Kadinsos, Kadishub, Kadin PU TR, Kadinkes, Kepala BPS, Kabag Ekonomi, dan Pimcab Bulog Kabupaten OKU Selatan.
Usai mengikuti rapat ini TPID Kabupaten OKU Selatan yang dipimpin langsung oleh Sekda Pemkab OKU Selatan melaksanakan Rapat Internal di Ruang Abdi Praja Pemkab OKU Selatan membahas Langkah Kongkret Pengendalian Inflasi di Kabupaten OKU Selatan dan Persiapan Pelaksanaan Pasar Murah di Lima Pasar di Kabupaten OKU Selatan.
Selain anggota TPID juga dihadiri oleh Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua dan BPS OKU Selatan. Berdasarkan hasil rapat ini bahwa untuk harga sembako akan disubsidi oleh Bank Sumsel sebagai mitra pemerintah. Untuk komoditi yang akan dijual di pasar murah diantaranya Beras, Minyak, dan Terigu. Waktu pelaksanaan Pasar Murah rencananya akan digelar setelah Pemilu 2024.
(Awaludin)
