Besarnya dana desa (ADD) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat guna untuk pemerataan pembangun.
Tetapi banyak yang disalah gunakan oleh oknum kepala desa untuk kepentingan pribadi .
Seperti yang diketahui oleh awak media disalah satu pekon di kabupaten Tanggamus, tepat nya pekon Tangkit Serdang kecamatan pugung. banyaknya anggaran dana desa ADD yang di mark-up
Seperti ditahun 2021 kepala pekon menganggarkan, operasional paud/TK/TPQ/ madrasah non formal milik desa (insitip paud) Rp. 8.000.000
Tetapi paktanya dilapangan sangat tidak sesuai , salah satu guru paud ditemui oleh awak media menerangkan kepada awak media ,bang kami selama ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pak kakon , selama saya mendirikan paud ini belum pernah dapat sepesir pun uang dari pak kakon ,saya juga iri melihat teman_ teman guru paud yang berada diluar pekon Tangkit ,kalo teman teman saya kalo diluar tangkit dapat semua honorer dari pekon"ungkapnya
Dan masih ada lagi anggaran yang dimark-up oleh kepala pekon seperti , operasional pos kesehatan desa (PKD) polindes milik desa lain nya (STUNTING) Rp, 122.510.000
Awak media mencoba konfirmasi kader posyandu melalui via telepon WhatsApp,
Kader posyandu pun memberikan keterangan kepada awak media.
Kami hanya menerima gaji insitip selama 4 bulan ditahun 2023.
Lanjut kader posyandu , untuk balita dan ibu hamil kami hanya menerima bantuan,kajang ijo ,susu ,dan gula merah saja ,itu pun kami baru dua kali menerimah selama pak lurah menjabat , untuk pasilitas lain nya kami belum pernah menerima,kami berharap pemerintah pekon untuk memperhatikan kader posyandu yang ada dipekon Serdang ini "ucapnya
Tidak cukup sampai disitu saja awak media pun mencoba mengkonfirmasi kepala pekon melalui via telepon.
Kepala pekon mengungkapkan kepada awak media jangan dengerin isu isu diluar saja , kita nanti coba ketemu saja biar saya jelaskan"ungkap kepala pekon
Didalam hal ini awak media akan melaporkan kepala pekon Tangkit Serdang ke aparat penegak hukum (APH)
(Tim)
