Kendati berstatus sebagai tersangka JM yang selama ini dikenal dekat dengan sejumlah Petinggi Aparat Penegak Hukum dan orang penting di Kalbar , ternyata tidak berpengaruh terhadap status tersangka yang bersangkutan didalam mendominasi proyek proyek yang ada di instansi teknis di Kalbar. hal ini membuat beberapa kalangan penyedia jasa konsultan di Kalbar bertanya tanya ,bagaimana kebijakan Pejabat tinggi Pemerintah Provinsi Kalbar dan Instansi vertikal dipusat dan di daerah terhadap seseorang yang sudah menjadi tersangka namun tidak mendapatkan sangsi administrasi dalam mendapatkan proyek pemerintah.
Apakah dikarenakan yang bersangkutan merupakan orang spesial atau bahkan di duga ada nya backingan oknum aparat dan pejabat sehingga tidak ada fihak yang berani untuk memberikan sangsi.Malah JM selalu mendapatkan paket paket pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan di sejumlah instansi pemerintah walau berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi waterfront Sambas tahap 1.
Beberapa rekanan penyedia jasa konsultan di Pontianak kepada media media online dan sejumlah LSM lembaga Swadaya Masyarakat Galaksi Gabungan Laskar Anti Korupsi ,merasa prihatin dengan Pejabat tinggi pemerintah provinsi Kalbar dan Balai Balai Instansi vertikal di Kalbar yang terkesan tutup mata atas status tersangka korupsi JM , bahkan masih memberikan peluang kepada JM sebagai rekanan penyedia jasa konsultan di bidang perencanaan dan pengawasan ,di beberapa Instasi pemerintah provinsi Kalbar salah satu nya dinas Perumahan dan Permukiman provinsi Kalimantan Barat.
Sementara ujar penyedia jasa konsultansi yang pernah menjadi Anggota pengurus Asosiasi konsultan dimana di ketuai JM saat ini , Juga enggan di sebut nama nya ,mengatakan saat ini profesionalisme jasa konsultansi sudah tidak lagi berkompetisi secara baik , dikarena kan ada nya dugaan intervensi dan membawa bawa nama Aparat Penegak Hukum oleh JM , belum lagi adanya oknum ASN disalah satu perguruan politeknik negeri Pontianak berinisial HL yang merupakan. Adik mantan pejabat tinggi kalbar ikut bermain di penyedia jasa konsultasi baik perencanaan dan pengawasan ,hal iniembuat beberapa rekanan penyedia jasa konsultan tidak nyaman , karena profesionalisme jasa konsultan tidak lagi berkompetisi secara sehat , dugaan nepotisme dan unsur kongkalikong antara oknum ASN selaku pengguna jasa dan penyedia jasa konsultan ,berakibat terjadi potensi dugaan tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di waterfront Sambas tahap 1 boleh di katakan gagal nya produk perencanaan dan lemah nya sistem pengawasan yang tidak profesional yang seharus nya tidak terjadi.
Menurut salah seorang mantan pengurus asosiasi jasa konsultansi , dengan kejadian kasus korupsi waterfront Sambas tahap 1 yang di tangani kajati Kalbar, seharus JM selaku ketua asosiasi saat ini secara etika dan profesionalisme sebagai jasa konsultasi mundur dari jabatan agar lebih fokus keoada persoalan hukum yang sedang di hadapi , walaupun secara AD ART asosiasi secara aturan sebelum ada nya putusan tetap atau inkrah atas vonis kasus hukum yang di jalani JM, maka JM masih belum bisa di berhentikan oleh Dewan Pertimbangan Organisasi dalam hal ini asosiasi konsultansi dimana JM menjabat sebagai ketua , harus nya Dewan Pertimbangan Organisasi, ( DPO ) bisa melihat kondisi Asosiasi saat ini dan harus ada langkah langkah perbaikan perubahan untuk penyelamatan asosiasi konsultan dalam Hal ini INKINDO ,yang selama ini menjadi asosiasi pertama serta tertua di Indonesia , yang membidangi perencanaan dan pengawasan secara teknis dalam mewujudkan pembangunan di pusat maupun di daerah.
Sampai berita ini di terbit kan sebagian penyedia jasa konsultansi yang tergabung di asosiasi INKINDO yang di ketuai JM saat ini , maupun asosiasi penyedia jasa konsultan lain , berharap agar tidak terjadi dugaan maupun Fitnah yang berkaitan kasus korupsi waterfront Sambas tahap 1 , alangkah baik nya JM mundur dari jabatan ketua mengingat kasus korupsi waterfront Sambas tahap 1 , masih dalam pengembangan yang berpotensi adanya penambahan tersangka baru , mengingat aktor intelektual yang memerintah pencairan progres bobot pekerjaan serta memberikan persetujuan pembayaran terhadap pekerjaan waterfront Sambas tahap 1 dan melakukan perhentian pemutusan kontrak serta berlanjut ke pekerjaan waterfront Sambas tahap 2 juga di duga bermasalah hukum tindak pidana korupsi atas KMK dan KUR oleh oknum penyedia jasa dan adanya keterlibatan kerabat mantan pejabat tinggi Kalbar ,sebagai broker atau makelar proyek yang mengatas nama kan pejabat tinggi Kalbar.
(Musa)
