Kita melihat saat ini Indonesia krisis ekonomi ,mulai dari sandang ,pangan, kesehatan, pendidikan yang tidak mempuni ditengah masyarakat.
Dalam hal ini lah masyarakat resah dan apatis atas kinerja pemimpin yang tidak berkontribusi berdampak ditengah masyarakat.
Kita melihat pemimpin bahkan sangat sulit ditemukan yang berkarakter jujur,adil, kompeten yang memperhatikan mengutamakan kemaslahatan masyarakat banyak.
Seharusnya pemimpin ada kesadaran dalam mengantisipasi segala permasalahan ekonomi, pendidikan, kesehatan sosial yang menjadi tantangan ditengah masyarakat.
Mulai Dari hal yang dianggap sepele hingga masalah besar tetap sebagai bahan tonton publik di sosial media, masyarakat selalu menanggapi respon yang tidak kongkrit mengenai kejadian informasi yang beredar.
Sala satu peran pimpinan yang seharusnya mampu mengendalikan permasalahan rakyat yang kecil maupun yang besar yang telah terjadi dilingkungan masyarakat.
Karna kita ketahui sejalan dengan program bahwa masalah sangat sulit dihindari dan diantisipasi , karna cenderung terjadi ada dimana-mana. Terdapatnya interaksi sosial yang cenderung terbawa emosi ,di situ pasti ada konflik, oleh karena itu yang diperlukan adalah bagaimana pemimpin yang kita dorong mengelola kebijakan program lepas dari konflik secara profesional.
Secara praktis setiap pimpinan dalamm enghadapi konflik beda pilihan harus dapat dicerna dan di pecahkan secara kepala dingin serta memahami terlebih dahulu konflik yang terjadi,agar penyelesaian efektif tidak menyimpan dendam.
Melalui sumber-sumber konflik sebelum menentukan cara untuk mengatasinya. Dengan demikian maka untuk dapat mengendalikan konflik yang ada, pimpinan perlu mengetahui isu yang beredar ditengah masyarakat awal konflik terjadinya yaitu dengan melihat peningkatan intensitas Orang-orang yang mengalami stres bisa menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis. Mereka sering menjadi mudah marah dan agresif, tidak dapat rileks atau menunjukkan sikap yang tidak koperatif.
Dalam hal itulah, maka urgen untuk dilaksanakan penanganan konflik sosial dan kontijensi yang komprehensif sebagai langkah upaya tidak terjadi konflik terutama kita semakin mendekati waktu berlangsungnya ajang politik nasional Pemilu 2024,”
Untuk mengoptimalkan sinergi penanganan konflik sosial perlu dilakukan beberapa langkah sebagai bagian dari antisipasi. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran tiga pilar (Kepala Desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas) sebagai bagian dari deteksi cegah tangkal lebih dini terhadap penanganan konflik sosial.
Selain itu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran Tim Terpadu di tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam penanganan konflik, terutama dalam segmen pencegahab agar potensi konflik tidak menjadi konflik terbuka.
Harus melibatkan komponen masyarakat melalui forum-forum kebangsaan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah,”.
Terakhir, aparat keamanan dan intelejen perlu meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
(Satria)
