Madina, - Rabu (10/01/2024) Sutan Nasution selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Fast Respon Sumatera Utara memaparkan atas tindakan dugaan maladministrasi yang terjadi pada Dinas Pendidikan dan BKPSDM kabupaten Mandailing Natal sudah memenuhi kriteria hukum. Untuk dilakukan pembatalan terhadap pemenang seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tahun 2023 karena diduga banyak kecurangan terkait nilai SKTT dan banyaknya aksi gelombang unjuk rasa penolakan yang dilakukan sejak keputusan hasil seleksi itu dikeluarkan.
"Kita meminta pembatalan seleksi P3K karena banyaknya kecurangan, seperti pemotongan dan penambahan nilai, serta banyaknya honor siluman di beberapa sekolah,oleh karena itu DPW Fast Respon Sumut meminta pihak kepolisian dan kejaksaan turun tangan dan jangan membiarkan kejadian ini,karena banyak pihak yang dirugikan"ucapnya.
Seperti hari ini unjuk rasa dari guru guru yang merasa dicurangi itu kembali mendatangi kantor DPRD Madina mempertanyakan hasil surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Madina usai melakukan rapat dengar pendapat lintas komisi beberapa hari yang lalu.
Disisi lain sesuai dengan penjelasan ketua DPD LSM Trisakti Saudara Dedi Syaputra menjelaskan, Pihaknya telah melakukan investigasi di beberapa wilayah termasuk di Kecamatan Siabu,Panyabungan, Hutabargot,Batang Natal,dan Kecamatan Natal,dalam hasil investigasi itu tim menemukan beberapa kejanggalan yang diduga kuat bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku dan meminta sangat kepada Bupati Madina agar segera membatalkan membatalkan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT).
"Kita meminta sangat Bupati Mandailing Natal agar segera membatalkan hasil dari SKTT tersebut karena banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan, seperti perpindahan dari SMP ke SD dan Tenaga Honor siluman,"tegas Dedi.
Untuk diketahui,aksi unjuk rasa dari guru guru dan sejumlah mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal gencar melakukan aksi penolakan terhadap hasil seleksi kompetensi teknis tambahan yang diketahui tidak pernah dilakukan di daerah seperti yang diucapkan oleh para peserta yang melakukan aksi.
Tim FRN/Admin4
