Menurut Pengacara ini, Bahwa Organisasi Didirikan bernama Fast Respon adalah Program Tindakan Cepat membatu Presisi, sebagai Interkoneksi Monitoring Kinerja Polri oleh pihak Wartawan Fast Respon.
Sedang Counter Opininion Polri, menurut Mantan Wasekjen DPP KBPP Polri Adalah Mencaunter atau Memonitoring atau Membantu Program Polri yang sifatnya Positif.
Agus, pun menyampaikan bahwa Fast Respon yang sempat menjadi Program Mantan Kapolri Jendral Pol (Purn) Bambang Hendarso menjadi Program Unggulan Yang telah Berbadan Hukum diakui Negara. Terbukti telah Bersertifikasi Lembaran Negara.
" Kalau Badan Hukum PW FRN, beda dengan Pengakuan Lembaran Negara, saya ajukan lagi ke Negara untuk dapat Lembaran Negara itu," ungkap Murid Pengacara Hotman Paris ini.
Lanjut Berdarah Turunan Majapahit ini, bahwa Organisasi Wartawan Fast Respon, sudah seutuhnya dapat menegur oknum polisi untuk lebih baik lagi, karena telah diatur dalam Badan Hukum FRN.
" Oknum Polisi ini Masih untung ditegur, kalau Persatuan Wartawan Fast Respon, surati Bapak Kapolri dgn alasan Ghosting kan repot," ujarnya.
Agus, pun mengkritik Kapolda-Kapolda, Kapolres dan Polsek yang masih suka Ghosting, apalagi sampai memblokir No Wa Wartawan, munafik terhadap Anjuran Kapolri agar tidak Ghosting.
" Tolong juga yang suka ngak menjawab Wa utamanya, Kapolda - kapolda, Kapolres serta Kapolsek-kapolsek, tolong dijawab saat rekan-rekan Anggota FRN Wa karena ada perlu diklarifikasi, tolong mau malam atau subuh tolong dijawab," ujarnya.
Agus, pun menambahkan Tidak ada dalam.sejarah Kemerdekaan Indonesia, ada Sebuah Organisasi Wartawan berpihak salah satu institusi Polri, baru kali ini ada?
" Tidak ada dalam sejarah ada organisasi wartawan dengan setulus hati dgn jiwa patriot membantu program Polri," lanjutnya.
"Artinya kalau ini jadi Amal kami, tolong Pak Polisi Se-Indonesia dukung yah, " tegas nya.
(DPP FRN Counter Polri/Musa)
