"Karet Indonesia yang mengandung polimer hidrokarbon pada getahnya ini berasal dari beberapa jenis tumbuhan. Para (Hevea Brasiliensis) menjadi salah satu sumber utama dari getah yang akan diproduksi untuk dijual ke pasar global. Sebenarnya, ada beberapa pohon yang getahnya juga bisa digunakan, hanya saja memiliki sedikit perbedaan sifat dari yang seharusnya. Seperti pohon dari suku ara-araan, sawo-sawoan dan lain sebagainnya" ujar Yohanes Supriyadi, Ketua Bapilu Partai Solidaritas Indonesia Kalimantan Barat.
Dikatakannya, kawasan Asia-Pasifik memiliki minat yang kuat pada karet alam dan menjadi penggerak utama untuk tren pasar karet global, kemudian selanjutnya dipimpin oleh China yang mana perkiraan konsumsinya hampir mencapai 40 persen dari total konsumsi dunia pada tahun 2021 ini. Industri manufaktur ban menjadi industri yang banyak menggunakan karet
Yohanes menjelaskan, penurunan harga karet alam dalam beberapa puluh tahun terakhir ini terjadi karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di China dan Jepang, serta pertumbuhan ekonomi yang negatif pada triwulan ke-2 di kawasan Uni Eropa.
"Ini akibat lemahnya permintaan karet dari negara-negara tersebut, pasokan karet alam di pasar berjangka menjadi berlebihan dan membuat harga karet terus mengalami penurunan," ujar Caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia Dapil Kalimantan Barat 1 ini. Kepada Awak media Rabu,06/12/2023
Politisi asal Kabupaten Landak ini mengatakan, harga karet alam saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Pada 14 Nopember lalu telah menyentuh angka terendah per kgnya. Harga tersebut terus menurun ketimbang harga tertinggi yang pernah dicapai selama 2022 lalu.
Kedepan Pemerintah Indonesia harus mengendalikan harga karet ini, agar penghidupan masyarakat kembali normal, terutama di pedesaan.
Menurut pria asal Menjalin, Kabupaten Landak ini, sebenarnya pemerintah bisa mengatasi kendala yang ada.
"Salah satunya misalnya, upaya mengendalikan harga karet dilakukan dengan dua cara. Pertama melakukan Supply Management Scheme (SMS), yaitu pengendalian produksi karet di hulu/di tingkat perkebunan untuk jangka panjang melalui peremajaan, diversifikasi kebun, peningkatan konsumsi dalam negeri, dan tidak membuka lahan perkebunan baru", ujar Yohanes yang sejak kecil pernah berprofesi sebagai penyadap karet ini.
Dikatakannya, bahwa langkah lainnya yang mesti dilakukan pemerintah Indonesia dan didorong oleh DPR RI kedepan yakni dengan pengetatan atau pengurangan pasokan karet alam di pasar dunia pada saat terjadi kelebihan pasokan, sementara permintaan sedikit (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS).
(Musa)
