Selanjutnya beberapa awak media langsung mengkonfirmasi kepada Oknum Sekdes dan Oknum Bendahara tersebut di lokasi.
Dalam keterangan awal dari Nur Hikmah selaku sekdes mengatakan bahwa ketika ditanya perihal Undangan Mediasi langsung menjawab tidak tahu, kemarin saya menerima undangan tersebut bersama dengan undangan lainnya, dan saya sudah sampaikan kepada Leli Awaliyah selaku Bendahara desa untuk disampaikan kepada Pak Kades.
Dan saat keduanya dipertemukan (Sekdes dan Bendahara) justru kompak berasumsi bahwa karena kegiatan ini Pak Kades sudah tahu jadi undangannya tidak usah disampaikan, jawab keduanya secara kompak.
Ketika awak media kembali meminta ketegasan jawaban tentang undangan tersebut, justru Sekdes kembali menerangkan bahwa Pak Kades sudah tahu, saya cuma menyampaikan kepada Pak Bhabin (Bhabinkamtibmas) dan mungkin mas Nizar yang menghubungi, ujar Sekdes dengan jawaban asumsi pribadinya.
Melihat kondisi yang demikan cukup memprihatinkan, untuk pengiriman Undangan buat Kades yang bersifat penting justru Sekdes dan Bendahara Sekdes tidak amanah dan tidak mengirimkan kepada Kades, "ada apa dengan Sekdes dan Bendahara" kenapa tetap merasa benar dengan jawaban pribadi dari asumsinya sendiri, dan tidak ada niat melanjutkan untuk mengirimkan undangan tersebut ke tangan Kades.
Kemana rasa tanggung jawab itu hilang, padahal keduanya sehari hari berkantor dalam balaidesa yang sama, tapi loyalitas, kepatuhan dan etika dari oknum pemdes tersebut sudah benar benar hilang dan tidak ada.
Hingga berita ini diterbitkan, dari pihak Kades memang tidak menerima Undangan Mediasi tersebut, dan selanjutnya Kades Penusupan beserta tim melaporkan kepada Kepolisian sektor Randudongkal atas gagalnya upaya mediasi tersebut dan akan melanjutkan dan menyelesaikan persoalan ini ke ranah yang berwajib dan agar diproses secara Hukum.
(Eko B Art/Surino)
