Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Muhammad iqsam selaku Sekjend PB SEMMI, perwakilan Pemerintah daerah, Polres Majene, Ketua Wilayah Semmi sulbar dan OKP dan musyarawah cabang di buka langsung oleh Sekjend PB.
Tentu yang menjadi Narasumber adalah Parman Tannatallang.,S.H. (Ketua PERMAHI CAB MAJENE), Hasbi, S.Ip (Akademisi) dan Muh Syukran Tahir., S.Hut (Ketua PW SEMMI Sulawesi Barat)
Muh Iksan Tahir S.E Selaku Ketua Panitia Mengatakan bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk meregenerasi kepengurusan SEMMI Cabang Majene dan membangun eksistensi lembaga melalui kegiatan produktif dan Dialog Publik sebagai ruang pendidikan politik dan referensi pemuda untuk menjadi pemilih cerdas mengingat pemuda hari ini pesimis dan mengenal politik sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri dan untuk kepentingan pribadi.
“Kegiatan ini juga sebagai kajian terkait fenomena politik dinasti dan demokrasi yang semakin surut” Kegiatan ini di hadiri oleh tokoh pemuda dan kalangan mahasiswa
Menurut Parman “rezim jokowi betul2 mempertontonkan sikap otoriter ketika putusan MK memutus Perkara 90/PUU-XXI/2023, Secara konstutusional putusan MK yang meloloskan gibran itu sah dan harus dipatuhi, namun secara moral demokrasi kita justru terganggu, tidak menutup kemungkinan kebijakan2 kedepannya justru tambah parah karena dengan adanya putusan itu menggambarkan penguasa tidak tahu malu secara brutal membuat aturan berdasarkan kepentingan, tidak berdasar pada subtasial yang menguntungkan rakyat”
Menurut Sukran “PW SEMMI Sulawesi Barat akan menjadi bagian yang akan mensukseskan pemilu 2024 berjalan dengan damai dan mengajak generasi pemuda hari ini sebagai bagian besar penentuan kemenangan pemilu 2024 supaya Jangan Golput dan Pemuda hari ini tau yang mana harus tidak dipilih.”
Menurut Hasbi “Dinasti politik merupakan konsekuensi dari praktik demokrasi . Sebab, dalam prinsip demokrasi ada prinsip persamaan hak, sehingga semua warga negara, entah itu anak presiden maupun anak dari rakyat kelas menengah ke bawah, memiliki kesempatan yang sama. Namun, perlu ditekankan bahwa dinasti politik akan memberikan konsekuensi berupa rusaknya pilar demokrasi dan, dalam praktiknya, mengganggu keefektifan jalannya pemerintahan. Negara yang terbawa dalam dinasti politik yang berlarut biasanya sulit mewujudkan good governance” tambahnya.
(Tim)
