Tentu, hal itu menimbulkan kerugian dan berdampak pada kerusakan rumah, lahan pertanian, hingga kematian hewan ternak milik warga masyarakat.
Dalam mengatasi dan meminimalisir agar konflik tersebut tidak kian parah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat melaunching buku peta jalan (road map) peran dan komitmen multipihak terhadap mitigasi konflik satwa dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan tahun 2023-2028.
Buku peta jalan tersebut merupakan hasil rancangan Pemkab Lampung Barat bersama Wildlife Conservation Society Indonesian Program (WCSIP) yang dilaunching langsung oleh Pj. Bupati Lampung Barat Drs. Nukman di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, pada Kamis (21/12/2023).
Launching buku road map itu dihadiri 79 orang peserta, terdiri dari OPD Kabupaten Lampung Barat, Intansi Vertikal, Camat, Peratin, NGO, perusahaan, perbankan dan Stake Holder terkait dengan menghadirkan tiga narasumber, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Peluncuran buku road map tersebut dilakukan secara resmi oleh Bupati Lampung Barat melalui pemberian buku secara simbolis kepada perwakilan para pihak dan disaksikan langsung Tim Koordinasi Satgas Penanggulangan Kenflik Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung Jerry Imansyah, Kepala Balai TNBBS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maris Feriyadi, Kabid Perlindungan dan Konservasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Zurhadir, dan sejumlah Camat yang ada di Kabaupaten Lampung Barat.
Pj. Bupati Lampung Barat Drs. Nukman menuturkan, peta jalan tersebut ditujukan untuk mengintegrasikan kearifan lokal dan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah, serta masyarakat.
Hadirnya langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dalam menangani konflik manusia dan satwa liar di wilayah kabupaten Lampung Barat serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan di 25 pekon pada 12 kecamatan yang terdampak konflik.
"Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi peta jalan terwujudnya penghidupan berkelanjutan melalui model pengelolaan atau mitigasi konflik manusia dan satwa luar harmonis, afaptif, responsif, dan bertanggung jawab serta meningkatnya perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat," ungkap Nukman.
Melalui launching peta jalan itu, Nukman berharap poin-poin teknis pada sasaran rencana kerja dan kegiatan mitigasi konflik dapat diimplementasikan pihak-pihak terkait yang hadir di forum tersebut, terutama perangkat daerah, kecamatan dan pemerintah pekon.
"Pekon bisa menjadikan buku peta jalan sebagai salah satu dasar dalam mengalokasikan anggaran guna melakukan mitigasi bencana, termasuk bencana yang ditimbulkan oleh konflik satwa dan peningkatan ekonomi masyarakat," pungkasnya.
(Ariyanto)
