Pertemuan tersebut menyangkut keberhasilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Rusyidi Mukhtar SSos Akrab disapa Ceulangiek dari Partai Aceh dalam memperjuangkan 300 hektare lahan untuk eks kombatan (GAM).
Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Tgk Darwis Jeunieb, selaku Panglima Wilayah Batee Iliek atau Ketua KPA/PA Bireuen.
Rapat koordinasi menyangkut Milad GAM turut dihadiri juga Plt Kadis Pertanahan Mursyidi SH MM, Kapolres AKBP Jatmiko SH MH, Kajari Bireuen Munawal Hadi SH MH, salah satu tokoh Masyarakat, Dedi Santri SH, dan para tamu undangan lainnya.
Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar SSos dalam rapat koordinasi itu juga mengakui sebanyak 300 hektare lahan yang diperjuangkan untuk eks kombatan GAM masih dalam proses pembebasan yang berlokasi di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, mudah - mudahan agar secepat mungkin dapat segwra dibagikan " jelas Rusyidi Mukhtar.
Kepada BPN Bireuen beserta Dinas Pertanahan Bireuen Rusyidi Mukhtar ( Ceulangiek ) mengucapkan terima kasih dikarenaka turut membantu perjuangkan hak-hak eks kombatan GAM yang selama ini telah diatur dalam butir-butir Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA).
“Tanpa adanya bantuan BPN dan Dinas Pertanahan,kemungkinan besar 300 hektare lahan tidak bisa dialihkan ke eks kombatan GAM di Bireuen.
Selaku aketua DPRK Bireuen kita selalu berupaya berada di gerda terdepan demi memperjuangkan hak-hak GAM, karena saya sendiri salah seorang mantan kombatan GAM" tuturnya.
Pada kesempantan tersebut ,Kepala BPN Bireuen, Muhammad Zainun Zahri A Ptnh MH, mengakui kalau lahan bagi eks kombatan GAM sudah jelas berada di Peudada seluas 300 hektare disesuaikan dengan adanya SK Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.
“Lahan itu berasal dari bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Peudada Jaya Indah,” kata Zainun Zahri.
Dalam perincianya jelas disebutkan bahwa, lahan PT Peudada Jaya Indah Bireuen seluas 1096 hektare dibagi-bagi sesuai SK menteri,diantaranya 700 hektare registribusi tanah dioeruntukan masyarakat, 300 hektare untuk eks kombatan GAM dan 96 hektare bagi bank tanah dimana bisa dipergunakan sebagai pinjam pakai.
Selanjutnya, Badan Pertanahan Nasional ( BPN )bersama dengan Dinas Pertanahan Bireuen masih saja dapat pastikan 300 hektare eks lahan PT Peudada Jaya Indah Bireuen bukan merupakan kawasan hutan lindung dan merupakan hutan produksi.
Dengan begitu lahan tersebut, bisa segera difungsikan agar pemanfaatanya mampu meningkat perekonomian eks Kombatan GAM.
(Hendra)
