Hadir dalam rapat tersebut Bupati Kaur H. Lismidianto, SH. MH., Ketua DPRD Kaur Diana Tulaini, Wakil Ketua, dan 13 Anggota DPRD Kabupaten Kaur, Perwakilan Polres Kaur, Perwakilan Kejari Kaur, Perwakilan Pengadilan Negeri Kaur serta Seluruh OPD Pemkab Kaur dan Camat Se-Kabupaten Kaur.
Pelaksanaan Rapat Paripurna APBD-P tahun 2023 Kabupaten Kaur tidak berjalan mulus, karena sempat di skor 2 kali oleh pimpinan rapat paripurna Ketua DPRD Kabupaten Kaur Diana Tulaini.
Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Samsul Fajri memutuskan meninggalkan ruang rapat, kami tetap merujuk kepada surat yang dibacakan sebelumnya, mohon dengan tidak mengurangi jalannya rapat paripurna ini, fraksi PDI Perjuangan menginstruksikan kepada anggota dan fraksi PDI Perjuangan untuk meninggalkan ruang rapat paripurna, dan kami mencabut absensi yang telah ditandatangani, kata Samsul Fajri dengan tegas.
Di sisi lain, anggota DPRD dari partai PDIP Baswedan menyampaikan bahwa ia sebagai anggota Dewan dari partai PDIP, tetap bertahan dalam rapat Paripurna dan setuju dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD-P Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023, ujar Baswedan.
Beberapa anggota DPRD memilih untuk mengikuti sidang, sementara salah satu anggota Dewan dari fraksi PDI-P meninggalkan sidang dengan alasan terkait dengan surat Gubernur yang diterima. Keputusan Fraksi PDI Perjuangan yang memutuskan untuk meninggalkan ruang rapat menjadi sorotan publik.
(Ilpi. T/Admin)
