Dalam demo aksi damai ini, puluhan warga menolak adanya pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) dan mereka berpendapat bahwa prioritas seharusnya adalah perbaikan akses jalan yang rusak dan upaya penanganan banjir di lingkungan mereka.
Koordinator aksi damai, Yaser, menyatakan bahwa di lingkungan Ketileng lebih memprioritaskan perbaikan akses jalan dan penanganan banjir daripada mengutamakan pembangunan RTP di lokasi yang sering terkena banjir," ujarnya.
Koalisi Masyarakat Kelurahan Ketileng Bersatu juga menyerukan kepada Walikota Cilegon untuk segera mengganti Lurah Ketileng. Mereka menduga adanya ketidak transparansi dalam interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat.
Yaser menambahkan, "Kami meminta Walikota Cilegon untuk segera mengganti Lurah Ketileng yang dianggap tidak mendukung kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip utama dalam usaha kami." ujarnya.
Hal senada dikatakan Rahmatullah, dalam perencanaan dan pembelian lahan yang berada lokasi RTP tersebut warga sekitar diduga tidak dilibatkan.
"Lahan pembebasan RTP kelurahan ketileng ini diduga tidak transparan kepada masyarakat, dan usir Lurah Ketileng Karena tidak berpihak kepada masyarakat," Tegasnya.
Sementara itu, pihak pemerintah kelurahan Ketileng tampaknya absen selama aksi damai tersebut. Mereka memilih untuk berada di dalam ruangan, tidak bertemu dengan para demonstran yang menuntut perubahan yang lebih transparan dan pro-masyarakat.
(Vie/Admin)
